Koreri.com, Timika – Belum dilantiknya Ketua DPRK Mimika definitif yang terkesan diulur-ulur alias dihambat langsung menyedot perhatian publik.
Pasalnya, Surat Keputusan (SK) penunjukan Ketua DPRK definitif oleh Partai Golkar yang adalah pemenang Pemilihan legislatif lalu itu sudah ada dari Ketua Umum partai berlambang Pohon Beringin ini sejak 30 Oktober 2024.
Namun entah apa yang menjadi alasan pimpinan sementara DPRK Mimika sehingga tidak juga melakukan pelantikan ketua definitif.
Beredar kabar, diduga upaya mengulur-ulur waktu proses pelantikan karena ada permainan anggaran APBD 2025. Namun berkembang juga isu lainnya yang diklaim pemicu tak juga dilantiknya Ketua DPRK Mimika definitif.
Sorotan pun datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah sebagaimana disampaikan pimpinannya Yoseph Temorubun.
“Kami, YLBH Papua Tengah mempertanyakan kenapa sampai saat ini pelantikan Ketua DPRK Kabupaten Mimika yang definitif itu diulur-ulur waktunya. Ada apa dengan ulur-ulur waktu oleh pihak Dewan dan juga Sekertaris DPRK Mimika,” tegasnya kepada Koreri.com melalui telepon selulernya, Jumat (31/1/2025).
Yoseph bahkan mengakui telah mendapatkan data secara valid bahwa SK penunjukan putra daerah asli Mimika Wee selaku Ketua DPRK definitif berdasarkan surat dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tertanggal 30 Oktober 2024.
Partai Golkar dalam hal ini adalah partai pemenang di Pileg Mimika, Februari 2024 lalu.
“Dari data yang kami peroleh bahwa SK itu sudah ada sejak 30 Oktober 2024 artinya bahwa harus sudah dilaksanakan proses penetapan Ketua DPRK Mimika definitif. Tetapi kenapa sudah sampai 31 Januari 2025 ini belum juga ada penetapannya, ada apa ini?” herannya.
Yoseph mengakui telah mencurigai dan menduga ada pihak-pihak yang sengaja mengulur-ulur waktu terhadap proses pelantikan Ketua DPRK Mimika definitif.
“Data valid yang kami dapat bahwa Ketua DPRK definitif itu adalah putera daerah Mimika Wee. Maka seharusnya Sekretaris DPRK Mimika dan Ketua DPRK sementara sudah melakukan langkah-langkah untuk segera dilakukan pelantikan pimpinan definitif,” bebernya.
“Dan jika surat itu sudah ada di Sekwan lalu sengaja diabaikan atau sengaja diukur waktunya, maka saya minta Ketum Partai Golkar mengevaluasi oknum-oknum yang sengaja memperlambat atau sengaja mengulur-ulur waktu terhadap proses pelantikan ini,” desaknya.
Yoseph menegaskan publik sangat berharap pelantikan Ketua DPRK definitif ini segera dilakukan sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat legilatif dan pembahasan- pembahasan anggaran serta lain sebagainya juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan DPR itu bisa berjalan maksimal.
“Bayangkan saja kalau terjadi kebakaran atau banjir, maka DPRK itu sebagai fungsi anggaran itu mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak terhadap kebakaran, banjir atau misalnya masyarakat saling perang. Ini tentu sangat membantu,” tegasnya.
Yoseph pun berharap Ketum Golkar di pusat agar segera memberikan teguran keras terhadap anggotanya yang sengaja mengulur-ulur waktu pelantikan.
“Semua pihak mendukung langkah yang diambil Ketum Partai Golkar yang mana telah memutuskan bahwa Ketua DPRK definitif terpilih adalah dari putera asli setempat. Dan langkah ini patut diacungi jempol atas skala prioritasnya terhadap putera daerah Mimika sebagai Ketua,” imbuhnya.
Selaku pimpinan LBH Papua Tengah, Yoseph mendorong masyarakat Mimika juga bersuara keras sekaligus mempertanyakan kenapa sampai proses pelantikan Ketua DPRK definitif ini diperlambat? Padahal SK penunjukan ketua dari Partai Golkar sebagai pemenang itu sudah ada figurnya sejak 30 Oktober 2024 yaitu seorang putera daerah Mimika Wee.
YLBH Papua Tengah berharap dukungan dari semua pihak mendesak DPRK Mimika dalam hal ini ketua sementara untuk segera melakukan proses pelantikan terhadap Ketua definitif.
Sehingga langkah-langkah kebijakan dapat segera diambil Ketua DPRK definitif bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
Diakhir pernyataannya, Yoseph memberikan pesan khusus dengan mendesak Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberlakukan teguran keras terhadap oknum-oknum partainya yang diduga sengaja menghambat proses pelantikan sejak 30 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025.
EHO
