Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke DPRP Papua Barat Daya (PBD) guna melakukan audensi dan rapat koordinasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pertemuan berlangsung di ruangan rapat DPR PBD, Kota Sorong, Jumat (7/3/2025).
Ketua Sementara DPRP PBD Henry Wairara saat menerima koleganya dari Papua Barat menyampaikan soal pembahasan bersama terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di ruang rapat tadi.
“Menurut saya ini akan menjadi embrio suatu putusan bahwa asosiasi DPR di Tanah Papua untuk kita bahas hal penting yang sangat menunjang pergerakan dan kebutuhan masyarakat di Tanah Papua,” ungkapnya.
Wairara menambahkan akan kembali mengadakan rapat pada Senin (10/3/2025) guna membahas tentang pembentukan tim koordinasi yang akan berkomunikasi dengan DPR lainnya yang ada Tanah Papua yaitu di DPRP Papua, Papua Tengah, Papua Selatan serta DPRP Papua Pegunungan terkait pemberlakuan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara khusus di Tanah Papua merujuk pada UU No 21 tentang Otsus.
Sementara Wakil Ketua DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, S.Sos, SH, MH dalam keterangan persnya menjelaskan kedatangan pihaknya.
“Ini adalah kegiatan kunjungan secara resmi dari DPR Papua Barat ke teman-teman di DPR Papua Barat Daya dalam rangka membahas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak kepada pemangkasan anggaran,” terangnya kepada awak media, Jumat (7/3/2025).
Inpres ini, lanjut Seknun, yang menjadi fokus diskusi bersama rekan-rekan di PBD.
“Dimana kita melihat apa yang diinstruksikan dari Pemerintah pusat ini berdampak terhadap pembangunan yang ada di Tanah Papua,” lanjutnya.
Dikatakan Seknun, DPR Papua Barat ingin menyamakan dan menyatukan pandangan serta mendiskusikan dengan para kolega di enam provinsi di Tanah Papua supaya ada kesepahaman sikap terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kiranya kita minta dari Pemerintah Pusat kalau bisa untuk 6 provinsi di Tanah Papua ini jangan ada efisiensi anggaran. Karena sudah barang tentu apa yang dilakukan Pemerintah provinsi itu mengarah pada kebijakan Pemerintah pusat. Jadi itu yang menjadi tujuan perjalanan kami ke sini. Dan Alhamdulillah, tadi sudah ada diskusi dan telah ada kesepahaman untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat,” urainya.
Seknun menekankan jika pihaknya tidak menolak Inpres karena instruksi merupakan salah satu keputusan tertinggi dari seorang kepala Negara.
“Sudah barang tentu pasti apa yang dilakukan Presiden ini juga punya niat baik untuk negara ini. Namun terlepas dari semua itu, dampaknya juga yang harus kita pikirkan ke daerah khususnya di Tanah Papua,” tekannya.
Hal itu karena masih banyak persoalan di Tanah Papua yang belum tercover dengan baik dengan kebijakan Otonomi Khusus itu sendiri.
“Sehingga harapan kita, bahwa apa yang sudah dirumuskan Pemerintah pusat yang sudah dituangkan dalam UU Otsus maupun PP 106/107, agar ruang ini jangan diganggu lagi. Biarkan dia berjalan dengan range waktu yang ada sehingga paling tidak akan menekan angka kemiskinan, mengangkat kesejarahan masyarakat yang ada di sini dengan anggaran Otsus yang ada,” harapnya.
Diakui Seknun, pihaknya memang melihat ada beberapa sumber anggaran yang dipangkas dan sudah barang tentu akan berpengaruh kepada kebijakan para kepala daerah terutama di wilayah-wilayah yang ada di daerah otonomi baru Papua Barat Daya.
“Ini kan kasian sekali begitu. Gubernurnya baru masuk ternyata ada pemangkasan anggaran begitu, tentu pasti bingung dalam menyusun anggaran perencanaan pembangunan. Makanya kita menginisiasi dan kita sudah melakukan kajian yang dalam menyikapi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini,” akuinya.
Seknun pun berharap langkah yang dilakukan pihaknya bersama rekan-rekan se-Tanah Papua bisa ditindaklanjuti hingga ke pusat.
“Saya rasa jika kesepahaman kita sudah ada maka kita akan membawa ini untuk didiskusikan dengan Pemerintah pusat. Dan saya yakin pak Prabowo adalah seorang negarawan yang cinta dengan Tanah Papua dia akan mengikhlaskan itu untuk Tanah Papua,” pungkasnya.
DPRP PBD yang hadir,
Ketua Sementara Henry Wairara (Golkar), Wakil ketua Sementara Annike Lieke Makatuuk (Demokrat),
Fraksi Demokrat Jongky Fonataba (Wakil Ketua)
Fraksi Golkar Febry Jein Andjar (Ketua) dan Max A. Hehanusa (Anggota)
Fraksi PDI Perjuangan Ehud E. Kondologit (Ketua) dan Fredy F. A. Marlisa (Anggota)
Fraksi NasDem Ranley H.L. Mansawan (Ketua)
Fraksi Persatuan Nurani Indonesia Yustus Kambu (Ketua ), Pieters Kondjol (Sekretaris) dan Syarullah Salaten (Anggota)
Fraksi Gerakan Amanat Bangsa Petrus Nauw (Anggota) dan Jamalia Tafalas (Anggota)
DPRP Papua Barat yang hadir,
Wakil Ketua : Syamsudin Seknun (NasDem)
Anggota, Amin Ngabalin ( Golkar), Safri Bani (NasDem), Alosius P. Siep (Perindo) dan Irsan Lie (PDIP)
ZAN
