Koreri.com – Matius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen (MDF-AY) menggugat Komisi Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pemungutan suara ulang (PSU) di Provinsi Papua tepatnya 180 hari terhitung setelah putusan lembaga peradilan tersebut.
Di saat Pilkada Papua 2024 lalu, MDF-AR sempat menjadi idola bagi partai pengusung.
Tak kurang sebanyak 16 partai pengusung memberikan rekomendasi kepada MDF – AR. Dan di saat itu pula, ada beberapa paslon kepala daerah kabupaten/kota yang bekerja satu paket dukungan atas perintah partai politik.
Beberapa paslon saat itu semuanya di bawah perintah MDF dan bersama-sama satu dukungan, satu barisan perintah. MDF secara terstruktur lebih mudah memerintah kandidat bupati.
Keadaan pun bisa berbalik di saat PSU 180 hari kedepan karena semua Bupati dan Wali Kota terpilih sudah dilantik dan menjabat di saat momen PSU karena mereka sudah tidak ada keterikatan atau beban tugas dan tanggung jawab untuk mengintervensi masyarakatnya di setiap kabupaten/kota
MDF akan membayar mahal situasi politik yang berubah drastis karena kontestasi pemilihan kepala deerah sudah selesai dan dilantik.
Lobi-lobi politik yang MDF lakukan tidaklah gratis karena beban moral Bupati dan Wali Kota terpilih akan menjaga nama baik dan jabatannya ketimbang mengambil resiko mengintervensi penyelenggara atau masyarakatnya.
Dampak PSU yang terjadi menyusul gugatan MDF ke MK juga sangat berdampak pada keuangan APBD kabupaten/kota. Karena jelasnya akan memangkas beberapa kebutuhan anggaran daerah untuk kepentingan PSU.
Bupati dan Wali Kota terpilih juga akan merasa terbebani dan dikorbankan atas kepentingan MDF. Belum lagi ktirikan dan teriakan masyarakat terutama ASN yang haknya akan terpotong karena dampak PSU semua kabupaten di provinsi induk ini.
15 partai pengusung MDF-AR walaupun dalam rekomendasi pusat tetap mendukung namun dinamika politik daerah kabupaten/kota di saat PSU dan Pikada serentak lalu tentu akan sangat berbeda. Karena masyarakat akan fokus memilih tanpa ada intervensi rivalitas di masing-masing kabupaten/kota.
Dan dukungan itu pun bukan lagi sama seperti Pilkada serentak lalu.
Selain itu, 15 parpol dan kader partai pun akan menganalisa hasil perolehan suara di Pilkada serentak dimana BTM-YB lebih unggul dan sebagai pemenang Pilgub Papua 2024 walaupun berujung PSU.
Publik pun sudah bisa menilai hasil perolehan tersebut adalah dasar ukuran elektabilitas paslon Gubernur Papua mana yang terbaik untuk kemajuan provinsi ini. Dan secara pribadi, kader partai akan beralih dukungan kepada BTM-YB-CK walaupun partai politiknya mendukung MDF-AR.
Mampu menggugurkan Yermias Bisai dari pencalonan bukan berarti menjadi jaminan MDF-AR akan dengan mudah memenangkan PSU karena gerbong partai pengusungnya lebih banyak memenangkan Pilkada daerah dan sudah di lantik menjadi Bupati dan Wali Kota.
Namun sebaliknya karena Bupati dan Wali Kota terpilih akan menjaga kepentingan politik di daerahnya masing-masing dan tidak mau menerima resiko bekerja maksimal memihak dan memenangkan MDF-AR.
Apa lagi kondisi keuangan daerah sedang defisit akibat efisiensi dan potongan anggaran.
Kehadiran “Partai Coklat” yang secara vulgar menjadi benteng utama MDF-AR dimana para pimpinan Institusi Polda Papua itu terlibat politik praktis bersama MDF – AR sangat disoroti pula oleh publik di provinsi ini.
Karena dalam praktek politik praktisnya, keterlibatan mereka secara nyata terlihat di tengah masyarakat saat Pilkada serentak November 2024 lalu. Hal ini juga yang akan semakin mengurangi simpati publik kepada paslon MDF-AR.
Peluang kemenangan MDF-AR diprediksi akan lebih berat di PSU 2025 ketimbang di Pilkada serentak 2024 lalu karena gelombang dukungan dari ASN sebagai korban pemotongan anggaran PSU terhadap hak jelas akan beralih dukungan ke BTM-YB-CK.
Dan publik pun sudah tahu akar masalah PSU juga dampaknya terhadap potongan anggaran daerah. Lantaran MDF-AR tidak mengakui kekalahan dan karena gugatannyalah mengakibatkan perintah dilaksanakan PSU di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Dengan kata lain, ASN menjadi korban PSU akibat permintaan MDF di mahkamah Konstitusi.
Di lain pihak, gelombang dukungan ke BTM saat PSU semakin meningkat karena hadirnya Constan Karma menjadi Calon Wakil Gubernur Papua yang notabenenya adalah kader senior Partai Golkar.
Dampaknya tentu pada internal kader partai Golkar akan pecah dukungan. Sementara Yeremias Bisai tetap menjadi gladiator pemenangan BTM-CK sehingga memicu nuansa baru 3 figur akan melawan MDF-AR di PSU Pilgub Papua 2025.
Kemudian di tambah lagi beberapa figur terbaik seperti Paulus Waterpauw hingga Velix Wanggai, yang berkomitmen mendukung paslon MDF-YB-CK. Jelas ini akan menjadi ancaman besar dan berpotensi memicu kekalahan MDF-AR di PSU Pilgub Papua.
Dalam artian, jika MDF-AR hanya bermodal memegang rekomendasi partai dari pusat tetapi Constant Karma adalah kader senior partai Golkar yang jelas akan mempengaruhi kinerja partai pengusung karena para kadernya akan mendukung BTM-YB-CK.
Apalagi yang paling menghebohkan ketika anak atau keluarga dari Mathius D. Fakhiri disebut-sebut sebagai salah pihak yang menerima uang di persidangan kasus korupsi dana PON Papua Senin lalu.
Hal ini jelas akan mempengaruhi elektabilitas dan nama baik keluarga MDF sebagai Paslon Gubernur Papua.
Belakangan semua mulai terungkap bahwa yang mendukung MDF-AR adalah kelompok elit, pejabat, kepala OPD di lingkup Pemprov Papua serta masyarakat menengah keatas yang punya kepentingan bisnis dengan MDF.
Termasuk juga para pejabat yang sudah terindikasi korupsi hingga kemudian melakukan stategi bargaining kasus ditukar dengan rekomendasi atau dukungan.
Sementara BTM-YB-CK mendapat dukungan dari seluruh kalangan mulai dari pejabat yang tidak bermasalah secara hukum dan masyarakat menengah ke bawah hingga akar rumput di kampung kamlung maupun kawasan pesisir.
Faktor lainnya, berlangsung dinamika di internal Golkar pusat soal isu perpecahan kelompok senior kader partai berlambang pohon berinigin itu atas kehadiran Bahlil Lahadalia yang secara instan menjadi Ketum Umum. Padahal sesungguhnya ia tidak pernah menjabat sebagai pengurus DPD Partai Golkar di daerah.
Bahlil juga menjadi bemper utama MDF masuk menjadi Paslon Gubernur Papua mengorbankan Paulus Waterpaw yang sudah lama merintis komuikasi dengan partai itu namun di potong MDF.
Selain tidak lepas dari soal isu atau kabar adanya intervensi Tito karnavian yang mensupport MDF selama ini.
Keunikan Pilgub Papua 2024 karena dinamika politiknya begitu panjang dan nuansa kritikan serta partisipasi publik meningkat di media sosial menjadikan sinetron politik ini lebih seksi di pertontonkan di publik.
Juga didukung skenario kreativitas konspirasi dari kedua timsus paslon Pilgub Papua mengemas segala rancangan strategi hingga berujung kemenangan yang demokratis
Salam Demokrasi PSU Pilgub Papua 2025
BTM-YB-CK
MDF-AR
