Koreri.com, Manokwari– Sekelompok pemuda yang tergabung dalam solidaritas Pemuda Dominggus Mandacan (PDM) menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Arfai Gunung, Kabupaten Manokwari, Kamis (27/3/2025).
Aksi damai Solidaritas Pemuda Dominggus Mandacan ini menuntut Gubernur Papua Barat mencopot jabatan Sekretaris Daerah setempat dari Drs. Ali Baham Temongmere,M.TP karena tidak menghargai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 Drs Dominggus Mandacan,M.Si – Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si.
Penyebabnya Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere membagikan dana hibah dan bansos senilai Rp 88,9 miliar tanpa sepengetahuan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Aksi demo dalam solidaritas Pemuda Dominggus Mandacan ini mendapat tanggapan dari anggota DPR Provinsi Papua Barat Alosius Paulus Siep.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Alosius Siep menilai bahwa aksi demo PDM itu terkesan dipolitisir, seharusnya berikan ruang kepada Gubenur bersama Wakil Gubenur melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD di lingkup pemerintahan provinsi Papua Barat.
Wakil Ketua umum tim DOAMU itu menjelaskan, sebenarnya tidak ada persoalan terkait aksi demo tersebut namun Dominggus Mandacan baru menjabat sebagai Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD dimana ada yang memasuki purna tugas, kemudian persoalan lain sambil meminta petunjuk dari Kemendagri.
“Kalau saya lihat tuntutannya adalah karena penyerahan hibah atau penandatangan NPHD kemudian teman-teman minta untuk Sekda dicopot atau diganti, sayang sekali terkesan dipolitisir saya pikir kurang elok dan tak beretika,”ucap Alosius dengan nada tegas.
“Jangan kita membuat beban pikiran Bapak Gubernur yang sementara beliau baru mau atur kabinetnya baik tiba-tiba dipaksakan dengan sesuatu yang saya rasa diluar dari pada kewenangan Gubernur, karena jabatan Sekda urusan pusat berkaitan dengan jabatan karier,” sahutnya.
Legislator muda Papua Barat ini berharap berikan kesempatan kepada Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani untuk menentukan arah kebijakan mulai dari struktur pemerintahan termasuk pimpinan OPD yang bisa menjalankan visi-misi dalam roda pemerintahan DOAMU selama 5 tahun kedepan dengan baik.
“Ade ade yang intelektual yang paham mungkin bisa melihat persoalan ini dengan baik, jangan memberikan masukan atau saran pikiran kepada orang tua (Gubernur) menjadi beban pikiran lagi,” pungkasnya.
KENN
