Koreri.com, Jayapura – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku didorong untuk segera membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Terminal Fuel (TF) atau Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Papua Pegunungan guna memenuhi kebutuhan energi di wilayah itu.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Pegunungan, Arif Riyanto Uopdana, ST usai menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina Patra Niaga Wilayah Papua Maluku di Jayapura, Selasa (8/4/2025).
“Hari ini saya selaku anggota DPR RI dari Komisi XII berkunjung ke Pertamina Patra Niaga Wilayah Papua Maluku untuk bersilaturahmi. Pertamina adalah salah satu mitra kami di Komisi XII. Kebetulan Dapil saya adalah Papua Pegunungan, sehingga saya datang bersilaturahmi dengan mitra di Dapil,” kata Uopdana kepada media di Jayapura, Selasa (8/4/2025) petang.
Legislator RI itu didampingi Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Arnold Nam, S.AP.
Dalam pertemuan itu, Uopdana menyoroti sejumlah hal yang harus menjadi atensi urgen Pertamina Papua Maluku. Mulai dari rantai pasokan energi di Papua secara khusus di Papua Pegunungan, infrastruktur energi, dan bagaimana alokasi Bahar Bakar Minyak (BBM) Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah.
“Selain bersilaturahmi, kami juga berdiskusi sejumlah hal menyangkut Supply Chain Energy (Rantai Pasokan Energi, Red) di Tanah Papua, secara khusus untuk Papua Pegunungan,” ungkapnya.
Diakui Uopdana, salah satu faktor tingginya harga BBM di Provinsi Papua Pegunungan ialah belum adanya Terminal Fuel (TF) atau Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk pengisian avtur pesawat di wilayah itu.
“Untuk itu, saya mendorong Pertamina untuk melakukan studi kelayakan dan segera membangun DPPU dan Terminal Fuel di Papua Pegunungan,” imbuhnya.
Uopdana mengakui pula jika kondisi geografis di Provinsi Papua Pegunungan sangat sulit dengan infrastuktur jalan yang masih terbatas. Hal ini tentu merupakan tantangan untuk rantai pasokan energi (supply chain energy) di Papua Pegunungan. Tetapi gebrakan harus dilakukan agar konsumen BBM di wilayah itu bisa merasakan harga yang wajar.
“Dalam kesempatan ini, kami juga membahas mengenai BBM satu harga di Papua Pegunungan yang masih belum optimal dan kuota Minyak Tanah di Papua yang turun. Sehingga saya akan mendorong BPH Migas selaku Badan Pengawas dan badan yang mengurus kuota alokasi Minyak Tanah untuk memberikan perhatian terkait bagaimana pelaksanaan program BBM satu harga di Papua Pegunungan dan kuota minyak Tanah di Papua,” tutur Uopdana.
Politisi muda PDI Perjuangan Arif Riyanto Uopdana resmi dilantik menjadi Anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan pada 1 Oktober 2024 lalu.
Ia kini duduk di Komisi XII yang membidangi ESDM, Llingkungan Hidup, dan Investasi.
TIM
