Koreri.com, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menggelar program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR).
Kegiatan sebagai upaya menyaring aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat ini berlangsung di depan Kantor Wali Kota Ambon, Jumat (11/4/2025).
Agenda mingguan setiap Jumat ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIT.
Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami kepada Wali Kota Bodewin Wattimena, Wawali Ely Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemkot Ambon.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, di antaranya seperti:
1. Banjir rob yang sering terjadi di sekitar kantor Partai Golkar akibat sumbatan di drainase, hingga menyebabkan kecelakaan.
2. Sengketa mata rumah parenta di Rumah Tiga, yang dijanjikan akan diselesaikan bersama Kabag Pemerintahan.
3. Persoalan sampah dan parkir liar di Pasar Mardika dan Urimessing serta penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan.
4. Keluhan dari warga Kuda Mati soal bantuan pemerintah yang tak pernah mereka terima, meski tergolong keluarga kurang mampu, termasuk anak berkebutuhan khusus yang belum pernah mendapat perhatian pemerintah.
5. Persoalan sertifikat tanah adat di Passo yang diklaim oleh pihak asing lewat surat dari Belanda.
6. Dampak pembangunan kantor perpustakaan di Karang Panjang, yang merusak rumah warga sekitar.
7. Pembangunan dapur makan bergizi di atas lahan sengketa.
8. Bantuan rumah pasca gempa 2019 yang belum terealisasi.
9. Masalah SK izin trayek angkutan umum di wilayah Passo, Hunuth, dan Laha.
Menanggapi keluhan masyarakat, Wali Kota Bodewin menyatakan bahwa program WAJAR hadir untuk menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendengar dan menindaklanjuti persoalan warga.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti masalah distribusi air bersih yang dikelola oleh PT DSA.
Pemkot Ambon saat ini tengah berupaya mengambil alih pengelolaan dari PT DSA karena dinilai tidak melayani masyarakat secara adil dan profesional.
“Jika pengelolaan air dilakukan langsung oleh Perumda milik kota, maka pelayanan akan lebih baik dan lebih mudah dikontrol,“ sambungnya.
Terkait pengangkatan Raja di sejumlah negeri adat, Wali Kota menekankan bahwa lambatnya proses tersebut bukan karena kelalaian Pemerintah, tetapi akibat tarik-menarik kepentingan di tubuh Badan Saniri masing-masing negeri.
Pemerintah telah memfasilitasi berbagai mediasi, dan bahkan mempertimbangkan pembekuan Saniri yang tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
“Kita sudah cukup memberi kesempatan dan arahan. Kalau tidak ada progres, maka kita evaluasi dan ambil langkah tegas. Kami tidak ingin rakyat terus menunggu tanpa kejelasan,” tegasnya.
Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya penataan kota, termasuk penertiban pasar, pedagang kaki lima, dan jalur angkutan kota.
“Pemkot akan melakukan kajian ulang jalur angkutan umum agar bisa menjangkau seluruh wilayah kota, termasuk kawasan pegunungan yang selama ini kurang terlayani,” pungkasnya.
Program WAJAR merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat, serta sebagai forum transparansi, pengawasan, dan kolaborasi untuk pembangunan kota yang lebih baik.
JFL
