Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP-PB) temukan dugaan mangkrak terhadap pembangunan aset pemerintah provinsi PB yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019-2022.
Dengan dana senilai Rp148.617.549.4.90 yang bersumber dari 4 tahun anggaran untuk membangun Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Papua (P2SDMP) Provinsi Papua Barat.
Ironisnya, bangunan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Papua (P2SDMP) Provinsi Papua Barat yang dibangun di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) itu diduga mangkrak.
Wakil Ketua I DPR Papua Barat Petrus Makbon, S.H saat meninjau pembangunan P2SDMP Provinsi Papua Barat tersebut, Sabtu (19/4/2025) juga merasa prihatin dengan kondisi bangunan yang diduga mangkrak.
Makbon mengatakan, Kondisi Pembangunan P2SDMP Papua Barat tampak sangat memprihatinkan karena puluhan rumah dinas yang telah dibangun tersebut tidak difungsikan sehingga rusak dan kemungkinan tidak layak untuk ditempati.
Sebagian bangunan tersebut tidak terurus sehingga hampir sebagian besar tidak kelihatan karena telah ditutupi rumput yang cukup tinggi.
”Kita bisa lihat tadi (red) pagar saja sudah ditutupi rumput apalagi rumah-rumah dinas dan sejumlah bangunan lainnya. Tentu ini sangat disayangkan,”kata Makbon.
Berdasarkan informasi yang di peroleh dari sumber terpercaya, kata Politisi PDIP ini, tepatnya Balai Latihan Kerja untuk SDM Orang Asli Papua (OAP) tersebut dibangun oleh Pemprov Papua Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Papua Barat tahun 2019-2022.
”Tetapi dalam empat tahun anggaran tersebut tidak juga diselesaikan 100 persen tapi hanya beberapa bangunan saja. Yang terlihat hanya pembangunan pagar keliling, Pos Security dan gerbang utama, serta bangunan Rumah Dinas tipe 36 puluhan 31 unit,”sebut Petrus Makbon.
Untuk menjalankan fungsi pengawasannya sebagai Anggota DPR Papua Barat, akan segera memanggil OPD terkait untuk dimintai keterangan, penyebab tidak diselesaikan pembangunan tersebut.
“Padahal sangat penting bagi pengembangan SDM orang Papua secara khusus di Wilayah Papua Barat, ” tuturnya.
Menurut Makbon, Program Pembangunan P2SDMP tersebut merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani yang seharusnya diterjemahkan oleh OPD terkait secara baik supaya dapat terwujud.
”Bahkan dalam kampanye Politik Bapak Gubernur Pada Pilkada 2024 kemarin juga telah disampaikan kepada masyarakat. Artinya disini ada harapan besar masyarakat OAP dan Bapak Gubernur untuk diwujudkan, difungsikan. Melalui Komisi terkait DPR Papua Barat kami akan panggil OPD tersebut. Supaya jelas sebenarnya apa kendala atau persoalannya sehingga pembangunan tersebut tidak dilanjutkan untuk difungsikan,” tegas Makbon
RED
