Koreri.com, Manokwari – DPR Provinsi Papua Barat beberapa hari ini diguncang pemberitaan miring soal lembaga legislatif tersebut diduga telah menghambur-hamburkan anggaran hingga miliaran rupiah dengan melaksanakan kegiatan kedewanan di hotel-hotel mewah di Manokwari.
Lembaga wakil rakyat itu bahkan diklaim telah menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Pemberitaan dimaksud lantas memicu sorotan tajam dari kalangan publik.
Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor SIP pun merespon pemberitaan tersebut.
“Pernyataan itu terlalu berlebihan. Tetapi saya terima kasih karena menjadi kritikan membangun bagi kami DPR Provinsi Papua Barat untuk harus segera memiliki kantor sendiri yang representatif,” responnya di Manokwari, Kamis (1/5/2025).
Wonggor kemudian menjelaskan bahwa kenapa pihaknya melaksanakan kegiatan kedewanan di sejumlah hotel.
“Jadi, setelah Kantor DPR Papua Barat dibakar pada 2019 silam, hingga kini kami belum memiliki kantor yang representatif. Sehingga sejumlah kegiatan Kedewanan penting selama ini sering dilakukan di hotel karena dari segi kapasitas mampu menampung banyak orang,” jelasnya sekaligus mengklarifikasi pemberitaan miring tersebut.
Wonggor mengakui bahwa berkaitan dengan gedung kantor DPRP Papua Barat, telah diusulkan fraksi dalam setiap pembahasan Ranperda APBD Pemprov Papua Barat. Namun hingga saat ini, tidak juga diakomodir.
“Maka mau tidak mau ya berbagai kegiatan seperti rapat paripurna istimewa selalu kita lakukan di hotel karena kapasitas yang mampu menampung banyak orang,” bebernya.
Kendati demikian, sambung Wonggor, hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja yang digelar di hotel.
“Jadi, tidak setiap hari sampai berkantor di hotel. Itu tidak benar,” tegasnya.
Wonggor kemudian menuturkan soal kondisi kantor yang dipinjam milik Dinas Pertanian Pemprov Papua Barat.
Ia mengaku kapasitasnya terbatas seperti di ruangan pimpinan bahkan ruang rapat di Kantor DPRP saat ini hanya mampu menampung 10 hingga 12 orang.
“Rapat internal pun kadang sesak dan harus dilaksanakan. Begitu juga ruangan pimpinan. Ruangan saya itu hanya bisa tampung 7 sampai 8 orang, bagaimana kita mau terima masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi, apalagi mereka datang dalam jumlah yang banyak,”cetusnya.
Kondisi inilah, sehingga realitas selama ini DPR Papua Barat selalu menerima aspirasi masyarakat di depan kantor.
“Kalau tidak pasti kami jemput bola, turun langsung bertemu masyarakat di jalan. Tidak punya kantor yang representatif ini yang menjadi persoalan bagi kami selama ini,” tuturnya.
Untuk itu, tahun ini pembangunan gedung kantor DPRP Papua Barat harus dilaksanakan.
“Pembangunan kantor DPRP masuk dulu baru kita ketok Palu menetapkan anggaran. Saya pikir gedung kantor yang kami pinjam sekarang di arfai itu bukan menjadi hal yang rahasia tetapi masyarakat juga sudah tahu, ” imbuhnya.
Untuk itu, DPRP Papua Barat berkomitmen, tahun ini gedung kantor DPR harus mulai dibangun.
“Setidaknya anggota dan pimpinan bisa menikmatinya 2 tahun terakhir sebelum berakhir masa periode kami. Juga kemudian bisa dinikmati oleh para anggota DPRP periode berikutnya. Sehingga bisa melaksanakan tugas secara efektif di kantor itu, ” sebutnya.
Apakah nanti tetap di bangun di lokasi yang ada atau dipindahkan tidak menjadi soal yang penting kantor DPRP harus dimulai pembangunannya di 2025 ini.
“Terkait hal tersebut, kami juga sudah melakukan lobi-lobi ke pusat agar bisa mendapat sharing dana dari pemprov dan pemerintah pusat untuk pembangunan kantor DPRP ini. Cukup sudah lima tahun periode sebelumnya kami usulkan dan tidak diakomodir. Tahun ini tetap harus action di lapangan, pembangunan harus dilakukan,”tegasnya
KENN
