Koreri.com, Sorong – Kebijakan pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran dimana setiap Pemerintah daerah mengalami pemangkasan yang signifikan.
Akibatnya, berdampak pula pada program unggulan yang sebelumnya telah disiapkan namun kini malah terancam tak berjalan.
Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yaitu pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten/Kota yang bakal kena dampak dari efisiensi anggaran.
Hal ini kemudian mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD).
Ketua Komisi IV DPRP PBD Ehud Eduard Kondologit, S.H dalam keterangannya kepada awak media di Sorong, Rabu (30/4/2025) menjelaskan bahwa mencermati situasi hari-hari ini banyak program Pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan. Dan salah satunya adalah dukungan terhadap program pendidikan gratis.
Diakuinya, program pendidikan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Papua Barat Daya. Namun perlu disadari bersama bahwa dalam pelaksanaannya menghadapi banyak kendala, salah satunya berkaitan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Kebijakan ini yang membuat banyak program yang harus dipikirkan ulang bagaimana cara menanganinya.
“Jadi kami sendiri dari Komisi IV memang akan menjadwalkan segera untuk duduk bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk memetakan masalah. Kira-kira masalahnya dimana? Mungkin masalah anggaran dan lain sebagainya. Mungkin akan kita bicarakan dan komunikasikan bersama,” sambungnya.
Tetapi yang jelas, cetus Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, ketika apa yang sudah diprogramkan menyangkut kepentingan masyarakat terutama dunia pendidikan maka itu harus didukung penuh.
“Karena bagi kita yang terutama adalah pengembangan sumber daya manusia Papua yang menurut kami itu sangat penting sekali. Bukan berarti yang lain tidak penting, ekonomi, sosial yang lain itu juga penting semuanya. Tetapi bagi kami sumber daya manusia itu penting sekali,” cetusnya.
Kondologit kemudian menyinggung soal indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua Barat Daya masih sangat rendah. Maka ketika ada program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat terutama Pendidikan, pastinya akan didukung bersama.
“Hal ini kita belum bisa bicara banyak tentang program-program tapi saya akan kumpulkan teman-teman Komisi untuk kita rapat bersama untuk dimulai dari mana? Dan yang pertama, kita akan panggil Kepala Dinas dan kita akan rapat dengan beliau serta staf jajarannya untuk membahas masalah ini,” bebernya.
Berkaitan dengan momen 2 Mei 2025, Penyanyi papan atas Indonesia ini juga secara khusus menyampaikan pesan menyambut Hari Pendidikan Nasional nanti.
“Pesan saya, marilah kita meletakkan dasar-dasar dan kita jaga momentum untuk membangun sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat Daya. Karena menurut saya daerah ini mau maju diukur dari indeks pembangunan sumber daya manusianya,” imbuhnya.
Ditegaskan pula, ketika SDM masih lemah atau terkebelakang maka jangan pernah berharap akan ada kemajuan pembangunan kedepan.
“Karena yang menentukan kemajuan pembangunan daerah ini adalah kita sendiri. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik maka kita akan susah untuk berkembang,” tegasnya.
Legislator PBD asal Kabupaten 1001 sungai itu pun berharap peran penuh dari Pemerintah Papua Barat Daya dalam hal ini Gubernur Elisa Kambu untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pusat terhadap program-program daerah.
“Harapan saya ini harus menjadi perhatian penuh dari Pemerintah terutama dari Pak Gubernur karena beliau punya program pendidikan gratis dan beliau pasti punya komunikasi baik dengan pemerintah pusat di tengah-tengah efisiensi anggaran seperti hari ini,” harapnya.
Hal itu mengingat Gubernur Elisa Kambu termasuk dalam Partai Gerindra yang adalah bagian dari Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa bersama-sama pihaknya dari Legislatif untuk membangun komunikasi dengan teman-teman Gerindra di DPR RI.
“Tujuannya supaya kita bicarakan ini untuk bagaimana bidang pendidikan itu jangan terkena efisiensi terlalu banyak. Kalau bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan sumber daya manusia,” pungkasnya.
Untuk diketehui, Komisi IV DPR PBD membidangi Kesejahteraan Rakyat bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB serta Dinas KPPB dan Satuan Polisi Pamong Praja.
KENN
