Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) bersinergi dengan Bappenas dan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dukung pencapaian target pemerintah pusat mengurangi angka kemiskinan.
Kaitannya dengan sinergitas tersebut, digelar pertemuan dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029 bertempat di Aston Hotel Sorong, Rabu (7/5/2025).
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki seusai pertemuan menjelaskan maksud pertemuan tersebut.
“Jadi, perlunya harmonisasi dan sinkronisasi ini karena adanya target nasional. Bahkan dengan target provinsi untuk memastikan arahan-arahan dari Presiden harus bisa diterjemahkan di daerah sehingga target-target yang harus kita capai di tahun 2029 ini provinsi juga bisa capai,” ungkapnya dalam konferensi pers seusai pertemuan.
Jika Pemprov PBD memiliki pendekatan-pendekatan yang lebih baik maka akan memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak daripada apa yang telah ditargetkan.
Maliki kemudian menyebutkan beberapa target yang harus disinkronkan, yaitu,
Pertama, berkaitan dengan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial.
Dikatakan, Presiden Prabowo berkeinginan untuk menghapuskan kemiskinan di tingkat nasional sekitar 8,57 persen. Dan di periode sekarang, diharapkan adanya penurunan hingga 5 persen.
“Jadi ada sekitar 4 persen yang harus dihapuskan dengan perhitungan sekitar 2,5 hingga 3 juta pertahun kemiskinan yang harus dihapuskan hingga di tahun 2029 dapat mencapai angka 5 persen. Kita harus membangun program program yang akan dilakukan mendukung itu,” urainya.
Kedua, lanjut Maliki adalah bagaimana memulai untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai angka 5 persen, yang salah satunya di wilayah PBD.
“Sekarang ini yang kami lihat tingkat kemiskinan di PBD sekitar 16 persen sementara di tingkat nasional harus tercapai 5 persen. Yang bagusnya, PBD terus menekan kemiskinan di luar kebiasaan Papua yang lain. Jika memungkinkan, dapat mencapai angka 10 persen pada 2029 hingga target mencapai Indonesia emas 2045. Dan tingkat kemiskinan di Papua juga sudah menurun,” lanjutnya.
Diakui Maliki, tugas ini memang cukup berat untuk menentukan program dan strategi yang harus dikerjakan untuk mencapai target tersebut.
“Untuk itu semua Pemerintah daerah termasuk Provinsi PBD harus membangun inovasi, atau pendekatan-pendekatan yang luar biasa sehingga bisa mengejar target tersebut dengan anggaran yang sama. Bahkan dalam kondisi perekonomian yang kurang bagus atau kurang menguntungkan pun, kita sudah seharusnya dapat mengoptimalkan anggaran yang ada,” harapnya.
Kesempatan itu, lanjut Maliki, ada dan bukan hal baru di PBD karena sudah ada inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan dan selanjutnya tinggal memperluas inovasi dimaksud.
Salah satu contoh inovasi yang telah dilakukan pusat dengan salah satu program kerja sama Pemerintah pusat dengan Australia yaitu SKALA adalah pengembangan satu data yang menyeluruh yaitu adanya Data SEN atau DT SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang mencakup seluruh data penduduk Indonesia berkaitan dengan status sosial masyarakat Indonesia.
Dengan adanya data ini, memudahkan Pemerintah untuk menargetkan program seperti pemberian bantuan sosial atau pelatihan bagi yang mencari pekerjaan. DT SEN ini dapat digunakan selain Dinas Sosial juga dari dinas lain seperti Disnaker.
Di PBD sudah punya data tunggal yang terintegrasi namanya CYCLUS.
“Datanya sudah menyeluruh dan akurat, bisa mengindentifikasi orang Papua asli dan bisa digunakan semua dinas untuk dapat bekerja sama mengenai data Masyarakat. Contoh data bantuan sosial, ekonomi atau data kesehatan dan Pendidikan,” urainya.
Dan yang sudah dilakukan namanya program inklusi dan perlindungan sosial. Dimana pemberian bantuan sosial diberikan bagi yang berhak mendapatkan termasuk orang Papua miskin, disabilitas, lansia serta keluarga yang tidak mampu.
Kemudian, bagaimana juga membangun program yang lebih efektif dan efisien sehingga lebih murah dan tepat sasaran.
“Kesimpulannya target yang akan kita capai memang berat namun sebenarnya kita punya ruang kemampuan untuk mencapai target itu jika kita melakukan inovasi dan sinergitas dengan lembaga, dinas dan harus ada kerjasama dengan akademisi, NGO dan pengusaha,” pungkasnya..
ZAN
