Koreri.com, Sorong – Sebagai daerah otonom baru, tentunya Provinsi Papua Barat Daya (PBD) memiliki banyak keterbatasan baik dari segi sumber daya manusia, finansial dan juga sumber daya lainnya.
Dengan begitu, dibutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna menutupi berbagai keterbatasan dimaksud.
“Maka kita bersyukur karena Pemerintah pusat melalui Bappenas dan kementerian lembaga lainnya tidak pernah meninggalkan kami. Dan PBD terus menjadi perhatian mereka dalam beberapa minggu ini,” ungkap Kepala BAPPERIDA PBD, Rahman, saat konferensi pers seusai pertemuan dengan Bappenas dan SKALA di ASTON Hotel Sorong, Rabu (7/5/2025).
Salah satunya, berkaitan dengan kemiskinan yang menjadi isu sentral dalam pertemuan sinkronisasi ini.
“Ini sejalan dengan visi misi dari pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan tugas kami di BAPPERIDA ini adalah bagaimana menyusun program-program kerja atau dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional,” bebernya.
Sebagai wakil pusat di daerah, maka pihaknya harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat itu terintegrasi dan membumi di daerah sehingga program dan target-target yang telah ditetapkan ini bisa terwujud.
Salah satu yang menjadi fokus perhatian yaitu angka kemiskinan di PBD yang masih berada di 16 persen sesuai data di Ranwal RPJPD dan RPJMD itu ada di angka 16,48 sampai dengan 17,03 persen. Sementara kemiskinan nasional berada di angka 8 persen.
Rahman mengakui dibutuhkan adanya kerja cerdas dan kerja keras dalam berbagai keterbatasan yang dimiliki PBD.
“Sehingga pertemuan hari ini adalah bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat, daerah dengan NGO termasuk peran swasta. Salah satunya adalah teman-teman media yang memiliki peran sentral dan strategis untuk bagaimana mempublikasikan atau menginformasikan hal ini. Sehingga kita tidak hanya berharap atau bertumpu pada Pemerintah saja yang memiliki keterbatasan namun semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk bisa berkontribusi dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut,” tegasnya.
Berkaitan dengan keterbatasan itu, Pemprov PBD tidak harus menyiapkan anggaran tersendiri tapi bisa mencontoh atau istilahnya mereplikasi contoh-contoh baik yang ada di Tanah Papua ataupun di Indonesia mengenai data yaitu dengan keberadaan CYCLOPS.
“Data itu kan sudah ada di kita dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman kabupaten/kota. Tinggal kita melakukan intervensi dan percepatan menjadikan data penunjang dari satu data yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga program-program tadi itu bisa tepat sasaran,” sambungnya.
Rahman menegaskan data itu sangat penting sehingga program-program yang bersumber dari Dana Otsus bisa tepat sasaran dan tidak menyasar atau salah sasaran ke yang bukan yang berhak.
“Sekali lagi saya tekankan bahwa semua program itu kembali basisnya adalah data. Kalau datanya salah, berarti program juga akan salah. Kalau data itu sudah valid, maka yang miskin akan mendapat semua bansos, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lain sebagainya,” pungkasnya.
ZAN
