Koreri.com, Ambon – Masyarakat sangat menginginkan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik untuk mempermudah transportasi dan menambah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Namun tidak bisa dipungkiri faktor alam juga menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kerusakan jalan.
Ruas jalan di Pulau Seram misalnya, menjadi perhatian serius pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum lantaran banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan longsor pada badan jalan karena faktor alam tersebut.
Sedikitnya ditemukan ada 3 faktor utama yakni faktor geologi, faktor morfologi wilayah, dan faktor kondisi fisik wilayah di Pulau Seram yang menyebabkan banyaknya ruas jalan rusak dan longsor.
Hal ini bisa dilihat pada ruas jalan Sp. Waipia-Saleman, dan ruas Saleman-Besi yang menghubungkan wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Faktor Geologi
Faktor geologi yang berperan dalam terjadinya gerakan massa tanah atau batuan meliputi kondisi litologi dan struktur geologi. Keberadaan bidang diskontinuitas seperti kekar (retakan) atau sesar pada massa batuan dapat menjadi jalur infiltrasi air, yang selanjutnya menurunkan kekuatan dan kohesi material batuan maupun tanah.
Proses ini dapat memicu deformasi serta mempermudah terjadinya longsoran.
Selain itu, kemiringan lereng yang terjal, terutama pada ruas-ruas jalan di daerah perbukitan atau pegunungan, turut meningkatkan potensi ketidakstabilan lereng.
Lereng dengan slope yang terjal akan memperbesar gaya gravitasi yang bekerja pada material di atasnya, sehingga meningkatkan risiko terjadinya gerakan tanah yang dapat berdampak langsung terhadap kestabilan infrastruktur jalan.
Faktor Morfologi Wilayah
Faktor morfologi merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi kestabilan lereng dan potensi terjadinya longsor. Faktor ini mencakup kemiringan lereng dan ketinggian, bentuk lereng.
Semakin curam kemiringan lereng, semakin besar gaya gravitasi yang bekerja untuk menarik material tanah atau batuan ke bawah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya longsor.
Lereng yang memiliki slope yang semakin curam cenderung lebih tidak stabil terutama saat terjadi hujan deras yang menyebabkan pelapukan pada material penyusun lereng.
Pada daerah di sekitar ruas jalan Sp. Waipia-Saleman dan Saleman-Besi sebagian besar termasuk kedalam wilayah dengan morfologi yang termasuk kedalam kategori berbukit terjal dan pegunungan curam.
Hal tersebut meningkatkan potensi terjadinya pergerakan tanah pada daerah tersebut.
Faktor yang terakhir adalah pergerakan tanah pada wilayah tersebut diakibatkan curah hujan yang tinggi. Hal tersebut memicu terjadi tanah bergerak dan tanah longsor.
Namun bagi Pemerintah, semua upaya tetap dilakukan agar kepentingan Masyarakat akan akses jalan tetap ditangani secara baik.
Untuk itu Direktorat Jenderal Bina Marga pekan kemarin di Jakarta, melakukan Rapat Kerja dan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
Dan menindaklajuti hasil Rakor, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Rien Marlia, ST., MT turun langsung ke Maluku melihat kondisi ruas jalan nasional di Pulau Buru dan Pulau Seram.
Setibanya di Maluku, Rien Marlia ditemani Kepala BPJN Maluku, Moch Iqbal Tamher dan sejumlah staf memulai kunjungan selama dua hari di Pulau Buru, kemudian dilanjutkan ke Pulau Seram pada 8-9 Mei 2025.
Di Pulau Seram, Rien Marlia meninjau dan menyaksikan sendiri kondisi ruas jalan Waipia-Saleman yang terdapat beberapa titik longsor akibat faktor geologi, factor morfologi dan kondisi fisik wilayah.
Nampak dengan jelas bagaimana jalan yang tergerus air serta pergeseran tanah mengakibatkan patahan dan longsor pada ruas jalan Waipia-Saleman.
Rien Marlia dengan seksama melihat dan melakukan diskusi dengan pihak BPJN Maluku mencari solusi terbaik untuk penanganan agar akses jalan tidak terputus.
Namun selaku Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, dirinya meminta kepada BPJN Maluku untuk melakukan pendataan dan perencanaan sejumlah titik-titik yang menjadi prioritas utama pada ruas-ruas jalan khususnya Waipia-Saleman untuk diusulkan agar diusulkan sehingga bisa dibiayai oleh Pemerintah pusat.
Pasalnya kondisi ruas jalan Nasional di Pulau Seram adalah penghubung utama lintas Kabupaten yang tidak bisa dibiarkan rusak apalagi sampai tidak bisa diakses sama sekali akan menyulitkan masyarakat.
Menindaklanjutinya, BPJN Maluku akan merespons cepat dengan melakukan perencanaan dan desain untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Kehadiran Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umun untuk melihat langsung kondisi ruas jalan di Pulau Seram ini tentunya mendapatkan apresiasi positif dari BPJN Maluku dan juga bagi seluruh masyarakat di Maluku.
BPJN Maluku selaku kepanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah tentunya memiliki tanggung jawab penuh untuk membantu Pemda baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam hal penyediaan infratruktur jalan dan Jembatan.
Apalagi dukungan penuh dari Gubernur Hendrik Lewerissa dan DPRD Maluku lebih mempererat kolaborasi dan komunikasi dengan BPJN Maluku.
Hal ini bisa dilihat bagaimana Gubernur, Ketua dan pimpinan DPRD Maluku bersama BPJN Maluku menemui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bahkan yang terbaru Gubernur Hendrik Lewerissa didampingi Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, pada Jumat (9/5/2025), sekaligus menyerahkan usulan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan di Maluku.
Pendekatan humanis dan politik serta perencanaan secara teknis akan menjawab keinginan masyarakat Maluku akan fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang baik.
RLS
