Kadis DPPKB Ambon Dorong Kerja Kolaborasi OPD Dukung Pemberlakuan 6 SPM

Kepala DPPKB Kota Ambon Juliana W. Patty / Foto : Ist
Kepala DPPKB Kota Ambon Juliana W. Patty / Foto : Ist

Koreri.com, Ambon – Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Watimena dan jajaran terus bekerja dengan turun ke ratusan Posyandu di wilayah itu guna memastikan pelayanan dasar yaitu 6 SPM berjalan baik.

Dari 315 Posyandu, total 200 lebih posyandu telah dikunjungi.

“Jadi dari 315 posyandu yang ada di Kota Ambon ini, Ketua TP-PKK bersama kita sudah turun ke Posyandu yang ada di Kota Ambon ini sekitar 200 lebih,” ungkap Kepala DPPKB Ambon Juliana W. Patty, Sabtu (24/5/2025).

Selanjutnya, dilakukan penilaian dari Ketua Tim Pembina Posyandu dalam hal ini Ketua TP-PKK Maluku sendiri terhadap Posyandu yang ada di Kota Ambon maupun di Kabupaten Maluku Tengah.

“Jadi dalam penilaian kemarin, itu berkaitan dengan posyandu yang sudah memberlakukan enam SPM,” lanjut Kadis.

Ia mengakui, Ketua TP-PKK Kota Ambon sebelum turunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pemberlakuan 6 SPM, telah menggandeng OPD-OPD di lingkup Pemkot Ambon untuk turun memberikan edukasi kepada masyarakat di posyandu.

“Sehingga pada saat pemberlakuan 6 SPM, itu sudah gampang bagi kader Posyandu Kota Ambon karena kita sudah lebih dahulu menerapkan itu. Cuma tinggal pada lokasi-lokasi posyandu itu, OPD memberlakukan 6 SPM,” sambung Kadis.

Dia berharap keterlibatan OPD-OPD lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga Satpol PP sehingga pemberlakuan 6 SPM di Kota Ambon bisa berjalan dengan baik.

“Jadi 6 SPM ini oleh Ketua PKK Kota Ambon telah diberlakukan pada 200 lebih Posyandu yang sudah dikunjungi. Dan ini menjadi pelajaran baru buat kader-kader Posyandu, tinggal bagaimana disosialisasikan para kader ke orang tua,” harapnya.

Soal penanganan stunting di Kota Ambon, Kadis mengaku pada prinsipnya DPPKB tetap melakukan kerja kolaborasi.

“Artinya untuk penanganan kasus stunting ini bukan dilakukan oleh satu OPD saja tapi harus ada sensitif dan spesifik. Kalau spesifik itu ada Dinas Kesehatan sedangkan sensitif itu di DPPKB, Pertanian, Perikanan dan P3MD. Kemudian dari Sosial kemudian PUPR, Perkim dan Lingkungan hidup,” rincinya.

“Intinya harus ada kerja kolaborasi karena penanganan stunting ini adalah penanganan pentahelix yang melibatkan juga akademisi di dalamnya, sehingga kita berupaya. Karena selain penanganan spesifik dan sensitif, Kota Ambon juga punya tim percepatan penurunan stunting,” tegas Kadis.

Ia menambahkan, Ketua TP-PKK Kota Ambon juga akan melakukan terobosan baru yaitu melakukan kerja sama dengan Indomaret kaitannya dengan bantuan yang akan diserahkan ke anak-anak stunting.

“Juga akan kita lakukan rapat dengan tenaga gizi dari puskesmas terkait dengan pemberian bantuan makanan tambahan kepada anak-anak stunting melalui anggaran orang tua asuh,” tambahnya.

Kadis menegaskan, Pemkot sudah bekerja keras begitu pula Ketua PKK Ambon yang terus turun bersama dengan Posyandu-Posyandu untuk Upaya pengentasan dan memutus mata rantai stunting ini.

“Tapi kalau orang tua sendiri tidak punya kesadaran untuk bagaimana memberikan pola asuh yang baik kepada anak, maka itu juga akan bermasalah,” tegasnya.

Untuk itu, Kadis berharap dengan adanya kunjungan Ketua PKK kota Ambon ke semua posyandu maka dapat mendorong kesadaran orang tua terhadap hal ini dan bisa memutus mata rantai angka stunting di daerah ini.

JFL

Exit mobile version