Koreri.com, Jayapura – Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam rangka membahas penanganan sungai, pantai, dan sistem irigasi di Provinsi Papua.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Jefry Hendry Bisai, serta anggota Albert Merauje, Martinus Pasang, Wagus Hidayat, Frangklin E. Wahey, dan Yermias Y. Yanggu Wouw.
Dalam paparannya, Kepala BWS Papua Dave H. I. Muchaimin, menyampaikan bahwa lembaganya tengah memfokuskan program kerja pada penanganan sungai besar dan kecil seperti Sungai Mamberamo dan Tami, serta wilayah pesisir yang terdampak abrasi.
“Kami telah membangun pengamanan pantai di depan Kantor KPU Papua dan akan lanjutkan hingga kawasan Ciberi dengan pendekatan pantai reflektor,” paparnya.
Dave menambahkan, proyek pengamanan pantai juga sedang berlangsung di Holtekamp, Biak, dan Supiori. Namun, beberapa proyek masih terhambat akibat keterbatasan anggaran.
Selain itu, wilayah irigasi seperti Koya (5.000 hektar) dan Lereh (3.000 hektar lebih) kini menjadi prioritas. BWS Papua juga memanfaatkan kebijakan baru yang memperbolehkan pengelolaan irigasi di bawah 1.000 hektar.
“Kami juga sedang mengebor air tanah di beberapa titik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, tahun ini kami tidak lagi menangani bencana karena adanya efisiensi anggaran,” tambah Dave.
Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh DPR Papua, Dave menegaskan pihaknya siap mengajukan dukungan ke Kementerian PUPR dan Ditjen Sumber Daya Air.
“Pengamanan pantai di Serui, Biak, Waropen, hingga air baku Danau Sentani dan penanganan banjir Jayapura akan kami perjuangkan. Kami butuh dukungan politik agar usulan kami diprioritaskan di Komisi V DPR RI,” tegasnya.
Anggota Komisi IV, Albert Merauje, menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih dan pengendalian banjir sebagai kebutuhan dasar masyarakat Papua.
“Air adalah kebutuhan pokok. Kalau kita tidak kelola alam dengan baik, kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Kami dorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih optimal,” ujarnya.
Albert juga menekankan perlunya melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahapan perencanaan agar pembangunan menghormati hak ulayat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemilik wilayah.
Komisi IV DPR Papua menyatakan komitmennya untuk mengawal program pembangunan infrastruktur air agar lebih merata, adil, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Papua.
SAV
