Koreri.com, Bintuni – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H melaksanakan Reses II tahun 2025 di daerah pemilihannya, Kabupaten Teluk Bintuni.
Titik pertama dalam reses ini, Legislator yang akrab disapa Sase ini menjaring aspirasi masyarakat (asmara) di Masjid At-taqwa, Kampung Argosigemerai, SP 5 Bintuni, Distrik Bintuni Timur, Selasa (3/6/2025).
Di pertemuan itu, Wakil Rakyat Papua Barat dua periode ini menerima aspirasi dari aparat kampung Argorsigemerai dan pengurus mesjid terkait bantuan keagamaan tentang penyelesaian proses pembangunan tempat ibadah yang sementara dibangun pengurus takmir mesjid At-taqwa Bintuni, dimana mereka berharap ada perhatian Pemerintah Provinsi Provinsi Papua Barat.
Aparat kampung dan pengurus mesjid juga mengusulkan tentang bantuan pendidikan beasiswa bagi anak-anak Teluk Bintuni yang saat ini sedang menempuh studi di beberapa perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat.
Termasuk juga usulan terkait dengan bantuan pendidikan bagi yayasan pendidikan dibawa naungan takmir mesjid At-taqwa yang selama ini sudah berjalan. Namun mereka mengalami kendala dalam pengelolaan seperti pembayaran gaji guru dan operasional lainnya.
Politisi NasDem ini menegaskan bahwa Kampung Argosigemerai merupakan salah satu basis pemilih fanatiknya sehingga menjadi tanggung jawab morilnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat setempat.
Secara resmi Wakil Ketua Bidang OKK DPW Partai NasDem Papua Barat itu menginformasikan kepada masyarakat kampung Argosigemerai bahwa pada APBD induk 2025 telah diakomodir program lampu penerangan jalan.
“Program ini saya perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPR Provinsi Papua Barat yang pasti direalisasikan dalam APBD tahun anggaran 2025, termasuk bantuan kepada panitia pembangunan mesjid At-taqwa melalui aspirasi saya,” sahutnya.
Untuk bantuan lampu solarcell, Kampung Argosigemerai mendapat kuota 20 titik dan juga beberapa kampung di Kabupaten Teluk Bintuni yang segera direalisasikan oleh OPD teknis pemerintah Provinsi Papua Barat di 2025 ini.
KENN
