Koreri.com, Manokwari – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) yang dijadwalkan akan meninjau wilayah calon Daerah Otonom Baru (DOB) Manokwari Barat dilaporkan mengalami pembatalan.
Keputusan pembatalan tersebut lantas memicu kekecewaan berbagai pihak.
Menyikapi itu, Ketua Aliansi Pembentukan DOB Manokwari Barat Marinus Bonepai angkat bicara.
Ia mengajak masyarakat setempat untuk tetap tenang dan menunggu rescedule (penjadwalan ulang) kunjungan Dirjen Otda ke wilayah tersebut.
“Untuk masyarakat di 12 Distrik, kita berharap tetap tenang, tetap percaya pada tokoh dan pemerintah, karena perjuangan tetap berjalan sampai terwujud dan dipersembahkan untuk masyarakat,” ujar Marinus dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).
Semangat menghadirkan DOB Manokwari Barat, tegas dia, murni lahir dari keinginan masyarakat yang cukup lama.
Karena hanya dengan DOB Manokwari Barat, Suku Mpur akan memiliki kesempatan yang sama untuk maju seperti suku-suku Papua lainnya.
Untuk itu, Gubernur Papua Barat Daya dan juga Bupati Tambrauw harus melihat itu.
“Jangan mengabaikan keinginan murni dari masyarakat.,” sorot Marinus.
Pihaknya meminta, jangan ada lagi isu yang menyebut masih ada perselisihan yang terjadi di tingkat masyarakat, karena dua kubu yang sebelumnya berselisih telah melakukan perdamaian.
“Tim DOB Manokwari barat dan tim DOB Mpur telah melakukan perdamaian pada 28 Januari 2025 di Fanindi, Jangan ada lagi statemen yang menyebut masih ada perselisihan,” ungkap dia.
Seperti diketahui, perjuangan pemekaran DOB Manokwari Barat sudah dimulai sejak 2005, perselisihan dimulai sejak keluarnya amanat Presiden RI pada tahun 2013, dimana 4 distrik yang secara kultur dan budaya bagian dari Manokwari justru masuk di Kabupaten Tambrauw.
Meski begitu, dalam putusan MK Tahun 2013, 4 distrik tersebut tetap masuk Kabupaten Tambrauw dengan syarat harus dikeluarkan saat ada pengusulan DOB dengan istilah Check in dan Check out.
Marinus Berharap, dukungan penuh dari semua pihak untuk menghadirkan DOB Manokwari Barat. Hal itu untuk menghindari gejolak di tingkat masyarakat yang telah lama menanti.
“Jangan sampai permasalahan ini menimbulkan gejolak seperti pemalangan jalan yang terjadi hari ini, hal ini yang harus difikirkan oleh para pemangku kepentingan,” tandas Bonepai.
RED
