Trantibunlimas-Rencana Aksi SPM 6 Wilayah Masih Nol, Ini Harapan Gubernur PBD

Koreri.com, Sorong – Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan polisi Pamong Praja (KP2B-Satpol PP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibunlimas) sekaligus penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota se-wilayah itu.

Kegiatan dibuka Penjabat Sekretaris Daerah, Yakob Kareth bertempat di Hotel Belagri Puncak Arfak, Sorong, Kamis (26/6/2025).

Gubernur PBD dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekda Yakob Kareth mengatakan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat merupakan pondasi utama dalam menciptakan stabilitas daerah.

“Tanpa situasi aman dan tertib pembangunan tidak dapat berjalan optimal pelayanan pabrik akan terhambat dan masyarakat tidak dapat beraktifitas dengan nyaman,” ungkapnya.

Rakor ini, lanjut Gubernur menjadi sangat penting sebagai sarana menyatukan persepsi, mensinkronkan kebijakan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar ini.

“Apalagi saat ini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks baik dari aspek sosial, politik maupun ekonomi yang berdampak langsung pada dinamika keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat lebih khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.

Gubernur mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengambil peran dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

“Namun kita juga menyadari masih terdapat kesenjangan dan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan ini terutama dalam pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM yang menjadi kewajiban konstitusi nasional Pemerintah,” akuinya.

Untuk itu, melalui kegiatan yang amat penting ini ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dan harapan Gubernur kepada Kepala Satpol PP kabupaten/kota yang hadir yaitu,

1. Terjadi peningkatan pemahaman dan sinergi lintas sektoral dalam mengelola urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

2. Masing-masing kabupaten dan kota dapat menyusun rencana aksi SPM tahun 2025 secara terukur, realistis dan berorientasi pada hasil

3. Terbangunnya komitmen bersama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di bidang ini secara merata di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

“Saya percaya dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat kita mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta daerah yang aman tertib dan sejahtera di Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Kepala Dinas KP2B-Satpol PP PBD Vicente Baay mengatakan kegiatan ini merupakan bagian penguatan sistematis dalam memperkuat koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Trantibunlimas dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota.

“Pencapaian SPM dibidang Trantibunlimas belum tercatat atau angkanya tercatat masih nol di tingkat kabupaten/kota,” bebernya.

Diharapkan dengan rakor ini akan memacu indikator-indikator yang lain juga ikut terisi. Yaitu khusus indikator ketertiban dan keamanan untuk melengkapi SPM.

Dan untuk meningkatkan pemahaman dari OPD terkait melalui penginputan data di pusat yaitu aplikasi digital di Kementerian Dalam Negeri yang akan terlihat jika sudah dilakukan penginputan angka-angka SPM.

“Akan terlihat apakah selama ini pencapaian indikator- indikator itu sudah terlaksana atau belum ,” pungkasnya.

ZAN