Koreri.com, Manokwari – Menanggapi isu dua tim pemekaran yang memperjuangkan 11 Distrik di perbatasan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya dengan Manokwari, Papua Barat menjadi daerah otonomi baru (DOB), tim pemekaran Mpur-MANBAR angkat bicara.
Ketua Tim Pemekaran calon DOB Mpur Harun Bonepai membantah adanya perselisihan dua kubu dalam upaya pemekaran Manokwari Barat. Tim Pemekaran Manbar dan Mpur secara resmi telah berdamai dalam musyawarah adat.
Harun mengakui bahwa sebelumnya memang ada perselisihan antara dua kubu tersebut yang memperebutkan wilayah yang sama dan masyarakat yang sama, namun kondisi ini telah berakhir dengan perdamaian pada 28 Januari 2025 di Fanindi, Manokwari.
“Disarankan oleh Dirjen Otda agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena kedua kubu mengajukan wilayah yang sama, sehingga pada Januari 2025 sudah dilaksanakan musyawarah adat perdamaian yang dihadiri semua tokoh adat,” ungkap Harun kepada wartawan saat konferensi pers di Manokwari, Senin (30/6/2025).
Dijelaskannya bahwa mengapa akhirnya dukungan diberikan kepada calon DOB Manokwari Barat, penjelasan dari Dirjen Otda bahwasannya wilayah yang bisa dimekarkan yakni wilayah yang masuk dalam Amanat Presiden (Ampres) Tahun 2013.
“Dirjen menyebut, ada 300 lebih daerah yang antre untuk dimekarkan, dan 65 yang telah mendapat Ampres dimana salah satunya yakni Manokwari Barat. Kesimpulannya bahwa Mpur belum bisa dimekarkan dalam waktu dekat, sehingga diputuskan semua memberikan dukungan kepada calon DOB Manokwari Barat,” jelas dia dengan rinci.
Alasan lainnya, diakui Harun, tim pemekaran DOB Mpur belum mampu melengkapi sejumlah persyaratan sebagai sebuah daerah calon pemekaran Kabupaten, yakni peta luasan wilayah dan kajian akademik.
Tim DOB Mpur sejak dibentuk pertama pada 2017 lalu, oleh kepala suku Alm. Hofni Ajoi hingga kini belum pernah sekalipun mendapat dukungan Pemerintah.
“Berapa kali kita usulkan di Bupati dan Sekda sebelumnya, namun sampai saat ini belum pernah ada anggaran pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi Mpur sebagai calon DOB baru,”sebut dia.
Harun Bonepai juga menegaskan, Pemekaran DOB Manbar merupakan solusi terbaik bagi suku Mpur dan Masyarakat di wilayah calon Manokwari Barat.
Pemekaran juga menjadi solusi bagi kondisi wilayah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat pelayanan pemerintah Tambrauw yang bertemlat di Fef.
“Mari kita manfaatkan ampres Manokwari Barat ini untuk mendorong segera ada pemekaran, daerah kita butuh pemekaran agar pembangunan lebih baik dan pelayanan masyarakat lebih dekat,” tandas dia.
Sementara itu, Ketua Tim DOB MANBAR Marinus Bonepai dengan tegas menyatakan tidak ada lagi perbedaan antara Mpur dan Manokwari Barat.
“Berbicara Mpur adalah Manokwari Barat, dan Manokwari Barat milik masyarakat Mpur. Kabupaten Tambrauw saat ini bukan terkenal karena prestasi, namun menjadi wilayah miskin dan tertinggal. Pemekaran menjadi solusi agar beban wilayah bisa dibagi dengan DOB,” tegasnya.
Pihaknya juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap DOB MANBAR, dan menyebut aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat saat ini sebagai bentuk kekecewaan karena sudah cukup lama menunggu kehadiran Manokwari Barat.
KENN
