Koreri.com, Ambon – Gubernur Hendrik Lewerissa memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat terkait National Maritime Surveillance System NMSS dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah Maluku.
Sistem Pengawasan Maritim Nasional atau NMSS adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di Indonesia guna meningkatkan keamanan dan keselamatan laut.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi garda terdepan dalam membangun dan mengoperasikan NMSS di berbagai wilayah, termasuk Kepualauan Tanimbar Provinsi Maluku sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan laut dengan Australia.
Ketersediaan lahan menjadi persyaratan utama dalam pembangunan NMSS di wilayah itu.
Berdasarkan hal tersebut, maka pada 4 Juni 2025 lalu, Gubernur Hendrik yang didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Affandy Hasanusi menerima kunjungan Kepala Zona Bakamla Timur Laks. TNI I Putu Darajatn.
Gubernur mengambil peran yang sangat penting dalam mendorong ketersediaan lahan tersebut dengan menyurati Bupati Kepulauan Tanimbar terkait hal dimaksud.
Sistem ini juga membantu dalam deteksi dan pencegahan kegiatan ilegal seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal, serta memberikan informasi yang akurat untuk operasi pencarian dan penyelamatan.
Dengan adanya sistem pemantauan maritim nasional yang terintegrasi secara real time, Indonesia dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi di wilayah lautnya, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan lautnya sehingga bisa memberikan dampak bagi pembangunan di Provinsi Maluku.
Lebih lanjut, pada Kamis (3/7/2025) Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa telah melakukan penandatanganan Hibah Lahan untuk Pembangunan NMSS, bersama Kepala Zona Bakamla Timur yang menandai National Maritime Surveillance akan dibangun di Provinsi Maluku tepatnya di Kabupaten Kepualauan Tanimbar.
BKL
