Koreri.com, Ambon – Minimnya perhatian terhadap infrastruktur Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maluku.
Sorotan itu muncul dalam rapat Komisi I DPRD Maluku bersama Pemerintah daerah yang berlangsung di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi I DPRD Maluku sekaligus anggota Bapemperda Ismail Marasabessy mengungkapkan bahwa dalam rancangan RTRW yang dibahas, banyak kebutuhan infrastruktur di SBB tidak tergambar dengan jelas.
Kondisi ini membuat SBB dirugikan, terutama terkait status sejumlah ruas jalan penting.
“Apakah Pemda SBB kurang berkoordinasi dengan provinsi? Karena jika dilihat dari pembagian kewilayahan di 11 kabupaten/kota, SBB sangat dirugikan. Jalan-jalan yang statusnya dikembalikan ke kabupaten tidak ada penggantinya,” kata Marasabessy di Ambon, Jumat (19/7/2025).
Ia menegaskan bahwa RTRW harus mampu mengakomodasi rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang, setidaknya 5 hingga 20 tahun ke depan.
Menurut Marasabessy, beberapa ruas jalan di SBB seperti jalan lingkar Manipa, Buano, Kelang, Taniwel-Riring, serta Tala-Ahiolo harus masuk prioritas dalam perencanaan.
“Setidaknya ada gambaran dalam RTRW agar ruas-ruas ini menjadi tanggung jawab Provinsi untuk dievaluasi dan ditingkatkan. Kami juga mendorong agar status jalan yang turun dikembalikan menjadi jalan provinsi, bahkan kalau memungkinkan ditingkatkan menjadi jalan Nasional,” imbuhnya.
Marasabessy menambahkan, ruas-ruas penting seperti jalan dari Piru menuju Huamual hingga Kambelu terlalu berat jika hanya dibebankan pada Pemerintah Kabupaten SBB.
Perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan, bila perlu, Pemerintah Pusat.
“Tidak mungkin SBB mampu membiayai sendiri perbaikan jalan-jalan strategis itu. Kami akan terus memperjuangkan agar statusnya dinaikkan kembali demi kepentingan masyarakat dan kelancaran akses transportasi,” pungkasnya.
JFL
