Koreri.com, Jayapura – Marshel Morin, Juru Bicara Calon Gubernur Benhur Tomi Mano (BTM) dan Calon Wakil Gubernur Constant Karma (CK), mengecam keras beredarnya selebaran di media sosial mengenai kegiatan kerja sama antara Koalisi Papua Cerah dengan Polres Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pembuatan SIM A dan SIM C gratis.
Menurut Morin, kegiatan tersebut merupakan bentuk ketidaknetralan Polri dalam Pilkada PSU yang akan datang.
“Kami meminta Bawaslu untuk menegur dan menghentikan kegiatan tersebut. Ini jelas melibatkan koalisi partai yang notabene adalah pendukung pasangan calon 02 MDF – AR dalam Pilkada PSU 6 Agustus mendatang,” desaknya.
Morin menekankan pentingnya menjaga netralitas Polri dalam proses demokrasi, terutama menjelang Pilkada PSU pada 6 Agustus 2025.
“Kita wajib menjaga proses demokrasi berjalan dengan benar tanpa ada intrik menggunakan kegiatan yang bermuatan politis dengan melibatkan institusi Polri,” ujarnya.
Pihak BTM – CK juga secara khusus meminta Kapolda Papua untuk menertibkan kegiatan yang dimaksud.
“Kegiatan ini jelas-jelas melanggar sikap institusi Polri yang netral,” tambah Morin.
Permintaan serupa juga ditujukan kepada Bawaslu Papua agar segera menegur dan menghentikan kegiatan kerja sama antara Koalisi Papua Cerah dan Polres Kepulauan Yapen yang dijadwalkan pada tanggal 30 – 31 Juli 2025.
TIM
