Koreri.com, Sorong – Wakil Gubernur Ahmad Nasrau membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Kebijakan Layanan Dasar yang Inklusif.
Giat ini diinisiasi Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Juga beberapa pihak lainnya diantaranya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri-Kemendagri dan Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN.
Kegiatan berlangsung di ruang utama lantai 3 kantor Gubernur PBD, Kota Sorong, Rabu (24/9/2025) dan akan berlangsung selama dua hari, 24 – 25 September 2025.
Lokakarya diikuti sebanyak 35 peserta dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.
Wagub dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran para peserta yang telah menyisihkan waktu untuk berpartisipasl dalam kegiatan ini.
“Kehadiran anda semua merupakan wujud nyata darl komitmen kita untuk berkontribusi dalam perbaikan dan penguatan kebjakan publik di daerah kita,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Wagub berharap peserta dapat memahami secara mendalam bagaimana merancang sebuah policy brief yang berkualitas, dari mengidentifikasi isu, menganalisis akar permasalahan, hingga merumuskan rekomendasi kebijakan yang evidence based.
Diharapkan policy brief yang dihasilkan dapat menjadi alat advokasi yang efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kebijakan yang lebih baik.
Frengky Saa, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida PBD selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan urgensitas pengembangan penyusunan kebijakan pubik di Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.
Keberadaan profesi analis kebijakan hadir untuk mengisi ruang perbaikan kebijakan pubik di Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai sebuah jabatan fungsional yang baru lahir pada 2013 di dalam ASN, memberikan sebuah harapan baru bagi tumbuhnya atmosfer kebijakan publik di Indonesia yang lebih baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan publik.
“Analis kebjakan berperan di setiap tahapan siklus kebijakan yang terdiri dari agenda setting, formulasi kebjakan, penyusunan kebijakan, advokas kebijakan, dan evaluasi kebijakan,” imbuhnya.
Lokakarya ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kompetensi analis kebjakan dan memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik, khususnya layanan dasar.
Berdasarkan informasi awal yang didapat dari BKN dan LAN, saat ini terdapat 30 ribu analisis kebijakan di daerah dan sebagian besar melalui proses penyetaraan jabatan.
Lokakarya ini dihadiri jabatan fungsional analisis kebijakan, jabatan fungsional lainnya, perguruan tinggi dan jaringan masyarakat sipil yang bersinggungan erat dengan proses penyusunan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Adapun narasumber yang dihadirkan, diantaranya Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd (Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri), Dr. Agus Sudrajat (Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN Republik Indonesia).
Dr. Marja Sinurat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Rahman, S.STP., M.Si (Kepala Bapperida PBD) serta Dra. Dian Diah., S.come., M.H (Kepala Bidang Perencanaan Otsus Bappeda Provinsi Papua Barat).
ZAN
