Koreri.com, Sorong – Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Papua Barat Daya (PBD) menggelar Bimbingan Teknis Penginputan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia di Belagri Hotel Sorong, Selasa (30/9/2025).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda PBD Jhony Way membuka giat tersebut.
Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II mengatakan bahwa penginputan data statistik sektoral daerah berdasarkan Prinsip Satu Data.
“Data merupakan dasar bagi setiap kebijakan Pembangunan. Kita setuju bahwa tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan maka arah pembangunan akan sulit diukur dan dievaluasi. Oleh karena itu. kehadiran Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan serta akuntabel,” cetusnya.
“Karenanya, penginputan DSSD ini bukan sekedar kegiatan teknis tetapi merupakan komitmen bersama kita untuk membangun budaya data yang kuat,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur dalam arahannya menekankan beberapa hal,
Pertama, setiap perangkat daerah wajib mendukung kelengkapan dan kualitas data sesuai standar yang telah ditetapkan.
Kedua, koordinasi dan kolaborasi antara OPD harus terus ditingkatkan mengingat data yang kita kelola saling berkaitan satu sama lain.
Ketiga, transparan dan akuntabilitas harus menjadi Prinsip utama dalam pengelolaan data.
Gubernur berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik serta bersinergi dengan Badan Pusat Statistik sehingga Pemrpov PBD memiliki basis data yang kokoh dalam mendukung perencanaan pembangunan.
“Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan satu data Papua Barat Daya sebagai bagian dari satu data Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Irma Riyani Soelaiman, Kadis Kominfo dan Persandian PBD dalam laporannya menyebutkan penginputan DSSD sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ada di Pemerintahan pusat dan daerah.
“Kita juga sudah punya Pergub untuk Satu Data Papua Barat Daya dan harus kita laksanakan,” ungkapnya.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama antara Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian PBD dengan BPS Provinsi sebagai Pembina Data dan Bapperida selaku Sekretariat pengumpulan data.
Kadis juga menyampaikan alasan kenapa memilih sekretaris karena sebagai wakil kepala di dinas atau badan atau biro yang kemudian merupakan penanggung jawab dari rumah tangga yang ada di dalam kantor itu sendiri. Dan untuk data-data yang masuk dan yang keluar perlu diketahui oleh penanggung jawab data atau Sekretaris.
“Jadi kami berharap untuk para OPD selaku produsen data bisa dapat membantu untuk penginputan data-data yang akan diisi dalam sistem informasi perencanaan daerah atau SIPD,” harapnya.
Kadis menambahkan, pihaknya telah memiliki sistem Satu Data Papua Barat Daya tetapi baru akan diperkenalkan nanti juga kepada OPD-OPD yang ada di Pemerintah setempat.
“Kita berencana untuk bisa diintegrasikan dengan SIPD pusat. Selain itu, untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka melihat perencanaan pembangunan daerah dari data-data yang ada,” pungkasnya.
ZAN