Koreri.com, Wamena – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Pegunungan tegaskan telah melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) dengan penuh musyawarah dan mufakat.
Proses tersebut berjalan lancar, dan jika terdapat kesalahan administratif dalam surat menyurat, Andru Bahabol, Ketua Umum Kadin Papua Pegunungan, menegaskan bahwa hal itu bisa diselesaikan secara internal, di antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
Menurut Andru, dalam pedoman organisasi Kadin (juklak/juknis/PO/ADRT), tidak ada kewajiban bahwa harus ada surat rekomendasi atau penunjukan langsung dari Gubernur atau Wakil Gubernur.
Surat-surat yang beredar terkait penunjukan, katanya, lebih bersifat administratif dan hanya berlaku dalam kerangka kerja sama pemerintah. Hal ini disampaikan untuk meluruskan adanya isu yang berkembang terkait surat yang menggunakan kop surat Gubernur.
“Jika Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, SE MM, menggunakan kop surat Gubernur, itu adalah hal yang wajar karena mereka berada dalam satu kesatuan. Saya rasa ini bukan masalah besar,” tegas Andru Bahabol.
Andru mengungkapkan bahwa persoalan yang ada terkait surat menyurat atau komunikasi seharusnya dapat diselesaikan di tingkat pemerintahan internal, bukan menjadi bahan spekulasi atau isu politik.
“Jangan membesar-besarkan masalah ini. Yang penting adalah tujuan kita bersama untuk mengembangkan ekonomi dan sumber daya alam di Papua Pegunungan secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Dalam pernyataannya, Andru juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan calon Ketua Kadin harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah.
“Calon Ketua Kadin harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kadin Indonesia, dan saya telah memenuhi itu,” lanjut Andru, yang mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.
Andru Bahabol, yang terpilih secara sah melalui Musprov yang dihadiri oleh delapan kabupaten di Papua Pegunungan, menegaskan bahwa posisinya sebagai Ketua Kadin sudah final dan sah.
“Saya tidak mendirikan Kadin untuk melawan pemerintah daerah, justru saya 100% mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk lima tahun ke depan,” tegasnya.
Selain itu, Andru juga menegaskan bahwa keterlibatannya dalam politik tidak mempengaruhi komitmennya terhadap pengembangan ekonomi di Papua Pegunungan.
“Saya memang terlibat dalam tim pemenangan Jones untuk calon Gubernur, namun peran saya di Kadin adalah untuk membangun kerjasama dengan pemerintah demi kemajuan Papua Pegunungan,” tukasnya.
Dengan penegasan ini, Andru berharap semua pihak dapat fokus pada hal-hal yang lebih konstruktif, yaitu bagaimana Kadin dan pemerintah bekerja bersama untuk membangun Papua Pegunungan lebih baik ke depan.
RLS
