Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aston Sorong Hotel & Convention Centre, Kamis (4/12/2025).
Pemprov PBD dalam giat ini berkolaborasi dengan Kantor Bank Indonesia Perwakilan (KPwBI) Papua Barat.
Kaitan dengan giat dimaksud, Kepala KPwBI Papua Barat Setian menjelaskan bahwa High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi PBD ini merupakan upaya sinergis antara BI, Pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas harga, khususnya harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurutnya, tingkat inflasi PBD hingga November 2025 berada pada kondisi yang sangat baik, yakni 1,5% YTD.
“Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada pada batas bawah target inflasi nasional sebesar 1%,” urai Setian.
“Beberapa komoditas tersebut antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta daging ayam ras. Kenaikan harga ini sudah terlihat sejak awal Desember,” akuinya.
Selain pangan, sektor angkutan udara juga menjadi perhatian. Minimnya jumlah maskapai yang beroperasi menyebabkan tingginya permintaan konsumen, terlebih memasuki musim liburan akhir tahun dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Raja Ampat seiring kondisi cuaca yang mendukung.
Diakui Setian, masyarakat juga mulai merasakan kesulitan mendapatkan tiket pesawat.
Karena itu, Pemda dan TPID perlu memastikan agar kenaikan harga tiket tidak melampaui batas yang telah ditetapkan, termasuk mengoptimalkan kebijakan diskon angkutan udara menjelang Nataru.
Selain isu inflasi, lanjut Setian, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan digitalisasi di daerah.
Beberapa daerah di PBD dinilai sudah cukup maju, namun sebagian lainnya masih perlu didorong dalam hal elektronifikasi layanan pemerintah daerah, seperti sistem perpajakan, retribusi, dan belanja pemerintah.
Ia juga memastikan, BI terus mendorong perluasan penggunaan sistem pembayaran digital.
Hingga Oktober 2025, transaksi menggunakan QRIS tercatat mengalami peningkatan signifikan.
Masyarakat, khususnya di Kota Sorong dinilai semakin nyaman menggunakan QRIS untuk bertransaksi.
Kedepan, BI berharap sinergi dengan para pemangku kepentingan dapat diperkuat, terutama di sektor pariwisata,
transportasi, dan layanan kesehatan, sehingga penggunaan QRIS dapat semakin meluas.
Terkait rekomendasi, BI bersama Pemda akan melakukan sidak untuk memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan pasar murah sesuai arahan Wakil Gubernur PBD guna menekan potensi inflasi pada komoditas yang berisiko.
Selain itu, akan dilakukan peninjauan ke bandara untuk memastikan pengawasan tarif angkutan udara, serta pengecekan transportasi laut guna memperlancar distribusi barang dari luar daerah.
ZAN
