Koreri.com, Ambon – DPRD Maluku menggelar rapat kerja bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) maupun 5 mitra lainnya, Senin (19/1/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Alhidayat Wadjo ini dalam rangka membahas terkait persiapan penyampaian aspirasi ke Kementerian PUPR RI dan Komisi V DPR RI.
Rapat dihadiri Kepala BPJN Maluku Yana Astuty, Kepala Satker Wilayah II BPJN Maluku Toce Leuwol dan pimpinan 5 mitra maupun para staf yang mewakili.
Kepala BPJN Maluku Yana Astuty kepada wartawan usai rapat mengatakan, dalam rapat bersama Komisi III membahas sinkronisasi antara program-program dari Pemerintah pusat dan tentunya juga dari Pemerintah daerah baik itu Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
“Kalau soal pekerjaan maupun program-program yang di tangani oleh kami pihak Balai Jalan di 2026 ini, sudah banyak yang kami sampaikan dalam rapat. Salah satunya, program IJD (Inpres Jalan Daerah). Jadi yang mana Inpres Jalan Daerah ini tentunya mensuport pembangunan sampai 3T di lingkungan Provinsi Maluku,” terangnya.
Astuty menyebutkan bahwa untuk mendapat IJD, ada kriteria-kriteria yang memang harus di penuhi. Salah satunya terkait proses pengusulan yang dimulai dari Pemerintah provinsi dan juga dari Kabupaten/Kota.
“Dari proses itu akan dilakukan penilaian secara sistem maupun penilaian perengkingan sampai turun perdanaan oleh Bappenas dari pusat. Jadi tidak semua serta merta jalan semua itu di masukan, tapi harus syaratnya terpenuhi dan itu juga nanti ada penilaian sendiri,” bebernya.
Balai Jalan dalam hal ini, lanjut Astuty, prinsipnya membantu untuk bisa memfasilitasi secara kriterianya.
“Kalau soal usulan jalan Kabupaten/Kota yang masuk di Inpres Jalan Daerah itu hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Maluku. Tapi intinya kita mau ada perubahan di daerah ini, maka itu harus kolaborasi antara semua pihak di pemerintah ini baik kita BPJN Maluku, Provinsi maupun 11 Kabupaten/Kota,” pungkasnya.
JFL
