Koreri.com, Sorong – Asosialis Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) berkolaborasi dengan Universitas Papua (UNIPA) menggelar Forum Dekan Tahun 2026 bertempat di Hotel Vega Prime Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (30/1/2026).
Forum Dekan 2026 yang mengusung tema “Membangun Fondasi Dokter Indonesia menuju Mutu Global, Kurikulum Relevan dan Sistim Kesehatan Akademik yang kuat,” diikuti 137 anggota dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh indonesia.
Kegiatan ini dihadiri Pj Sekda Papua Barat Daya Drs Yakop Kareth, M.Si, Ketua LLDIKTI Wilayah XIV Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed., TEFL., M.Phil, Ketua Umum AIPKI Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si., M.ed., Sp.A (K), Wakil Rektor II Universitas Papua Dr. George A.F. Mentansan, S.Sos., M.Hum dan para dekan serta dokter.
Forum Dekan 2026 resmi dibuka Pj Sekda PBD Yakop Kareth didampingi Ketua Umum AIPKI Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto dan Ketua LLDIKTI Wilayah XIV Dr. Suriel Samuel Mofu dengan menabuh Tifa.
Ketum AIPKI Prof. Wisnu mengatakan asosiasi yang dipimpinnya merupakan organisasi yang menghimpun seluruh fakultas kedokteran di Indonesia.
AIPKI berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan seluruh fakultas kedokteran agar bersama-sama mengawal dan memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik, tetap menjaga mutu serta kualitas lulusan dokter.
Forum ini dilaksankan setiap enam bulan sekali dan beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam Forum Dekan ini adalah kebijakan nasional terkait pendidikan kedokteran.
“Seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden Prabowo telah mencanangkan peningkatan jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Kebijakan ini berdampak pada bertambahnya jumlah fakultas kedokteran serta program studi pendidikan dokter spesialis,” ungkap Prof Wisnu dalam keterangan persnya kepada wartawan.
Dikatakannya, AIPKI memandang penting untuk mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah implementasi kebijakan tersebut tanpa mengorbankan mutu lulusan dokter. Kualitas tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan kedokteran.
Terkait dengan Tanah Papua, Wisnu menegaskan bahwa AIPKI adalah himpunan berskala nasional dan pada prinsipnya tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal.
“Seluruh anggota AIPKI diharapkan dapat berjalan bersama menuju kemajuan, sehingga pembangunan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami merasa bangga dan bersyukur melihat kesiapan serta komitmen UNIPA dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan kedokteran. UNIPA diharapkan dapat mengikuti irama dan gerak langkah seluruh anggota AIPKI di Indonesia,” imbuhnya.
Mengenai kondisi pendidikan kedokteran di Papua yang masih terbatas, AIPKI pada dasarnya berkomitmen untuk membantu peningkatan akses layanan Kesehatan. Salah satunya melalui penempatan dokter di wilayah Papua. Namun, terkait pendirian fakultas kedokteran baru, hal tersebut perlu melalui kajian yang matang.
Ditegaskannya, jumlah fakultas kedokteran secara nasional sebenarnya sudah cukup. Namun yang menjadi tantangan utama saat ini adalah distribusi dan pemerataan dokter.
“Oleh karena itu, fokus kami adalah bagaimana dokter dapat terdistribusi secara adil dan dapat diakses oleh masyarakat, khususnya di Papua,” sahutnya.
Saat ini, keberadaan Fakultas Kedokteran di UNIPA dan UNCEN dinilai sudah memadai. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan rekrutmen mahasiswa, mengawal proses pendidikan, serta memastikan penempatan lulusan dokter secara tepat.
Sedangkan Dekan Fakultas Kedokteran UNIPA dr. Herlina Yulidia, Sp.JP menambahkan penyelenggaran pendidikan kedokteran di Papua dengan segala keterbatasannya bukanlah hal yang mudah.
Dalam proses tersebut, AIPKI memiliki peran yang sangat besar dalam mendampingi dan menyelamatkan keberlangsungan FK UNIPA hingga dapat berjalan dan menghasilkan lulusan sampai saat ini.
“Karena itu, kami merasa sangat terhormat atas kehadiran para pimpinan AIPKI di Papua. Bersama AIPKI, Fakultas Kedokteran UNIPA memiliki pijakan yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kedokteran,” cetusnya.
Terkait kebijakan afirmasi, AIPKI mendukung upaya Pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Papua untuk dapat mengakses pendidikan kedokteran.
Namun, afirmasi tersebut tetap harus disertai dengan pengawalan mutu, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui program matrikulasi, sehingga calon mahasiswa dapat mencapai standar yang dibutuhkan sebelum memasuki pendidikan kedokteran.
KENN
