Di HLM TPID-TP2DD PBD : Wagub Nausrau Tekankan Sejumlah Hal Penting

High Level Meeting Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya/Foto: Suzan
High Level Meeting Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya /Foto: Suzan

Koreri.com, Sorong – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau secara resmi membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (26/2/2026).

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa menjelang bulan Ramadan 2026, ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, TPID dan TP2DD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang di pasaran.

“Jika kondisi ini tidak diantisipasi secara terukur dan terkoordinasi, maka berpotensi menimbulkan tekanan harga yang berdampak pada daya beli masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan yang diselenggarakan Biro Perekonomian Provinsi PPBD tersebut membahas perkembangan inflasi terkini, termasuk Indeks Perkembangan Harga (IPH), komoditas penyumbang inflasi, serta keterlibatan para pemangku kepentingan seperti distributor, pelaku usaha, outlet, dan pihak lain yang berperan dalam penyediaan barang dan jasa di wilayah Sorong dan sekitarnya.

Wagub menekankan bahwa forum ini penting untuk merumuskan langkah preventif dan berkelanjutan guna menjaga inflasi tetap dalam batas aman. Ia menyebut penguatan koordinasi lintas sektor sebagai kunci utama pengendalian inflasi daerah.

Menurutnya, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan beberapa hal, di antaranya ketersediaan pasokan bahan pokok, keterjangkauan harga melalui pengawasan aktivitas pasar, kelancaran distribusi barang, serta komunikasi publik yang efektif guna menjaga stabilitas harga.

Sebagai langkah konkret, Wagub mendorong pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah untuk menekan lonjakan harga menjelang Ramadan.

Ia juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, hingga masyarakat.

“Stabilitas harga adalah fondasi daya beli masyarakat. Jika inflasi terkendali, maka kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, pertumbuhan ekonomi stabil, dan iklim investasi semakin kondusif,” tutupnya.

HLM dihadiri kepala kantor Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Kepala BPS Papua Barat, Kepala Bulog, Pimpinan OPD,  pelaku usaha serta sejumlah tamu undangan.

ZAN

Exit mobile version