Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja dalam Pengelolaan UMKM di Kabupaten Nabire, Rabu (1/7/2026).
Gubernur Papua Tengah yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Viktor Fun hadir sekaligus membuka secara resmi workshop yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setempat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ucapnya mengawali sambutan.
Kegiatan ini, lanjut Gubernur sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki komitmen untuk mendorong pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu bagian penting dari pembangunan tersebut adalah penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perempuan memiliki peran besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja.
Banyak perempuan yang telah menjalankan usaha kecil, baik dalam bentuk usaha kuliner, kerajinan, perdagangan, pertanian, maupun usaha rumah tangga lainnya.
Namun, masih terdapat tantangan yang harus diperhatikan, antara lain kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses permodalan, pemasaran, pengemasan produk, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Maka melalui kegiatan workshop ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan UMKM,” imbuh Gubernur.
Kegiatan ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender atau PUG. PUG bukan hanya konsep administratif dalam dokumen perencanaan, tetapi merupakan pendekatan pembangunan yang memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, kesempatan, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.
Dalam konteks Papua Tengah, penguatan kapasitas perempuan gereja menjadi bagian dari upaya memperluas pemberdayaan masyarakat. Gereja memiliki peran sosial yang kuat di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, komunitas perempuan gereja dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada penyampaian materi. Peserta perlu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam usaha masing-masing. Panitia, narasumber, dan perangkat daerah terkait juga perlu memastikan adanya tindak lanjut, terutama dalam pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, akses pemasaran, serta hubungan dengan lembaga pembiayaan,” harapnya.
Kepada peserta workshop, Gubernur meminta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.
“Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, berdiskusi, dan menyusun langkah praktis yang dapat diterapkan setelah kegiatan selesai. Karena pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermanfaat apabila digunakan secara nyata dalam kegiatan usaha,” pintanya.
Gubernur juga mengajak seluruh perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM.
Program pemerintah harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama perempuan pelaku usaha yang membutuhkan akses, pendampingan, dan dukungan berkelanjutan.
“Saya berharap Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja dalam Pengelolaan UMKM ini dapat meningkatkan kemampuan peserta, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi keluarga, serta mendukung pembangunan daerah yang responsif gender,” pungkasnya.
HMS
