Koeri.com, Sorong – Program Setting Up Humanitarian Arsitektur (SUHA) atau program Membangun Arsitektur Kemanusiaan dan Kesiapsiagaan Bencana Sosial di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya(PBD), yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia dan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong secara resmi berakhir.
Selama lebih dari empat bulan, terhitung sejak Mei hingga Agustus 2026, ADRA Indonesia bersama Pemkot Sorong telah menyelesaikan penyusunan draf Dokumen Rencana Kontinjensi dan Rencana Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
Sebagai bagian dari penutupan program, kedua dokumen tersebut secara resmi diserahkan kepada sektor-sektor terkait atau leading sector di lingkungan Pemkot Sorong.
Seremonial penyerahan dokumen berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Senin (7/9/2026).
Pemkot Sorong yang diwakili Asisten III Setda Kota Sorong, Musa Fonataba, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan dukungan ADRA Indonesia dalam penyusunan dokumen penanganan konflik sosial.
Dikatakan penyusunan dokumen tersebut merupakan salah satu langkah nyata dan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan Pemkot Sorong dalam menghadapi potensi konflik sosial.
“Dokumen Rencana Kontinjensi dan Rencana Terpadu Penanganan Konflik sangat diperlukan Pemerintah Kota Sorong,”ujar Musa.
Ia menjelaskan Kota Sorong memiliki karakter masyarakat yang beragam.
Selain masyarakat Orang Asli Papua (OAP), Kota Sorong juga dihuni oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
Dikatakan Keberagaman tersebut menjadi kekuatan bagi Kota Sorong, namun pada saat yang sama membutuhkan kesiapan pemerintah dalam melakukan langkah pencegahan, mitigasi, hingga penanganan apabila terjadi konflik sosial.
Karena itu, Pemkot Sorong memastikan dokumen yang telah disusun akan menjadi salah satu dasar dan pedoman dalam pengambilan kebijakan daerah apabila terjadi konflik sosial di kemudian hari.
Selain itu, Pemkot Sorong juga berkomitmen menindaklanjuti hasil kerja sama dengan pihak ADRA melalui dua langkah penting.
Pertama, Pemkot Sorong akan mendorong adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan ADRA Indonesia sebagai dasar penguatan kerja sama dalam program-program kemanusiaan dan kesiapsiagaan sosial.
Kedua, dokumen Rencana Kontinjensi dan Rencana Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang telah disusun akan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di lingkungan Pemkot Sorong maupun di tingkat Provinsi PBD
Musa berharap kehadiran ADRA Indonesia tidak berhenti pada penyusunan dokumen semata, tetapi dapat dilanjutkan melalui langkah-langkah nyata untuk memperkuat kesiapsiagaan Kota Sorong dalam menghadapi berbagai potensi persoalan sosial.
“Diharapkan melalui kehadiran ADRA Indonesia akan ada aksi-aksi nyata yang dapat dilakukan bersama untuk menata dan mempersiapkan Kota Sorong ke depan, khususnya apabila terjadi konflik sosial,” kata Musa.
Sementara itu, Project Coordinator ADRA Indonesia, Keliopas Moay, menegaskan bahwa proses penyerahan dokumen tersebut bukan merupakan akhir dari kerja sama antara ADRA Indonesia dan Pemkot Sorong.
Meskipun Program Setting Up Humanitarian Arsitektur (SUHA) secara teknis telah memasuki tahap penutupan namun kolaborasi dan pendampingan ADRA Indonesia terhadap Pemkot Sorong tetap akan berlanjut.
“Secara teknis program SUHA memang harus kita tutup, tetapi bukan berarti fungsi dan kerja sama ADRA dengan Pemerintah Kota Sorong juga berakhir,” ujar Keliopas.
Ditambahkan ADRA Indonesia tetap membuka ruang kolaborasi dan siap memberikan pendampingan kepada Pemkot, khususnya dalam penguatan implementasi dokumen yang telah disusun.
Dengan diserahkannya Dokumen Rencana Kontinjensi dan Rencana Terpadu Penanganan Konflik Sosial tersebut, Pemkot Sorong diharapkan memiliki pedoman yang lebih terarah dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan, hingga pemulihan apabila terjadi konflik sosial di wilayahnya.
ZAN
