Koreri.com, Sorong – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut secara menyeluruh pengelolaan inventaris dan aset Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sorong yang dinilai belum memiliki kejelasan pertanggungjawaban.
Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Sorong, Irwan Syaputra. Ia menilai keberadaan aset KNPI tidak semestinya menjadi tanda tanya publik, terlebih organisasi tersebut selama ini mendapat dukungan negara dan memiliki posisi strategis sebagai wadah kepemudaan.
HMI secara khusus menyoroti keberadaan sejumlah inventaris, termasuk kendaraan operasional, serta proses peralihan sekretariat KNPI yang kini digunakan sebagai kantor Polsek.
“KNPI bukan milik individu maupun kelompok tertentu. KNPI adalah instrumen pembangunan kepemudaan. Karena itu, seluruh aset dan fasilitasnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum,” tegas Irwan.
Menurut dia, APH perlu melakukan pemeriksaan dan audit secara objektif terhadap seluruh aset KNPI, termasuk menelusuri pihak-pihak yang pernah memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi dan inventaris organisasi.
HMI juga meminta mantan pengurus yang pernah bertanggung jawab terhadap aset KNPI diperiksa apabila dalam proses audit ditemukan indikasi penyalahgunaan fasilitas atau ketidaksesuaian pengelolaan inventaris.
Irwan menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menyeret persoalan ke ranah personal, tetapi memastikan pengelolaan organisasi kepemudaan berjalan transparan dan akuntabel.
“Pemuda tidak boleh mewarisi organisasi yang kehilangan jejak asetnya. Yang harus diwariskan adalah integritas, tata kelola yang sehat dan budaya pertanggungjawaban,” ujarnya.
HMI menilai ketidakjelasan pengelolaan aset berpotensi menjadi preseden buruk bagi organisasi kepemudaan sekaligus merusak kepercayaan publik. Karena itu, seluruh persoalan aset KNPI dinilai harus dibuka dan diselesaikan melalui mekanisme audit serta hukum yang transparan.
HMI Cabang Sorong memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab moral organisasi mahasiswa.
RED
