Koreri.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kodam XVIII/Kasuari kembali mendata ulang lahan pertanian padi sawah di wilayah itu untuk dioptimalisasi sebagai sumber ketahanan pangan.
Hal itu mengingat keberadaan 15.000 hektar lahan potensial di Provinsi dann Papua Barat Daya (PBD) yang jika dimanfaatkan dengan baik, dipastikan bakal memenuhi kebutuhan masyarakat di 13 kabupaten dan satu kota.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Pemanfaatan lahan di Provinsi Papua Barat dan PBD, di Manokwari, Senin (13/11/2023).
Plt Sekda Yacob Fonataba menyebutkan terdapat 15.000 hektar lebih lahan potensial pertanian di 13 Kabupaten dan 1 Kota wilayah Papua Barat dan PBD.
“Hampir 75 persen kebutuhan beras kita masih didatangkan dari luar daerah, padahal ada sekitar 15.000 hektar lahan potensial yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa memenuhi kebutuhan beras kita,” sebutnya.
Menurut Yacob, jumlah tersebut sudah termasuk program cetak sawah yang dilaksanakan oleh TNI sejak 2016 seluas 4.811 hektar. Dan tersebar di Kabupaten Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, Fakfak, Wondama, dan Sorong Selatan.
“Perintah Presiden melalui panglima TNI, kemudian memerintahkan Kodam, Kodim, Kompi hingga Koramil untuk membantu pemerintah melakukan optimalisasi lahan tersebut untuk mewujudkan kemandirian pangan,” lanjut Fonataba.
Sementara itu, Asisten Teritorial Kasdam Kasuari Kolonel Inf. Jimmy Rihi Tugu mengakui beberapa upaya kerjasama Kementrian Pertanian bersama TNI telah melakukan pembukaan lahan, namun belum termanfaatkan dengan baik akibat beberapa kendala.
“Sudah di buka namun tidak termanfaatkan dengan baik, beberapa masalah diantaranya SDM, sumber air, juga alat mesin pertanian (Alsintan) yang belum mendukung,” sebut dia.
Lebih lanjut, Kolonel Jimmy mengakui saat ini petani milenial tidak lagi mau menggunakan peralatan tradisional, sehingga pemerintah terus mengupayakan agar pertanian lebih menarik dengan peralatan mekanikal terkini.
“Kita berharap bertani menjadi lebih menarik, sehingga selain sebagai mata pencahariam juga sebagai usaha untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi daerah,” tandas dia.
Kerjasama antara Pemprov Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari tersebut akan terus dilakukan, dan di optimalkan pelaksanaanya pada tahun 2024 mendatang.
RLS