Koreri.com, Jayapura (8/1) – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah meminta agar pembagian dana otonomi khusus Papua tidak boleh di potong Pemerintah Provinsi Papua.
Bupati Mamteng, Riki Ham Pagawak, mengatakan Gubernur Lukas Enembe, S.IP.,MH adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa dalam melihat dan mau mengangkat kehidupan orang Papua yang ada di kampung dengan kebijakan 80:20.
“Itu sangat mendukung. Contoh di kami dengan dana Otonomi Khusus, saya bangun rumah saat masa jabatan pertama selama lima tahun itu, bisa hampir sekitar 600 unit. Itu pakai dana otonomi khusus 80:20 dan itu dinikmati,” terangnya saat ditemui di Jayapura, Senin (7/1/2019).
Disamping itu juga kata Pagawak, sekolah – sekolah di bangun permanen dengan menggunakan dana Otsus.
Kemudian pasar – pasar serta semua bidang termasuk bidang kesehatan.
“Kita bisa lihat. Mungkin kami di Mamberamo Tengah, termasuk salah satu kabupaten yang bisa dilihat contohnya dalam hal penggunaan dana otonomi khusus. Program Gubernur itu dapat terserap,” cetusnya.
Menurut Pagawak, laporan penggunaan dana otsus di kabupaten berjuluk “Blue City” selama ini tidak ada tim dari provinsi turun ke kabupatennya untuk mengevaluasi atau melakukan monitoring penggunaan dana otsus.
“Saya belum tahu. Tetapi memang tidak pernah ada laporan kepada kita. Tim dari provinsi turun ke masing-masing kota/kabupaten untuk langsung evaluasi penggunaan. Mulai dari program sampai kegiatan itu selesai,” sambungnya.
Di sisi lain disadari bahwa tidak semua kabupaten melaksanakan sesuai dengan yang diatur.
“Jadi sebenarnya kalau memang ada inisiatif dari DPRP atau Pemerintah provinsi untuk turun. Itu sebenarnya dilihat, karena kabupaten itu tidak berhasil. Tetapi menurut saya, kami berhasil dan itu terbukti ada dan kita buat,” tegas Pagawak.
Sehingga dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi akan memberikan laporan kepada Gubernur.
Dalam hal ini, tentang kabupaten mana yang betul – betul melaksanakan penggunaan dana Otsus yang diberikan oleh provinsi.
“Kami yakin dan percaya. Pak gubernur pasti akan melihat yang terbaik, pasti keputusan Gubernur itu berpihak kepada rakyat. Karena rakyat itu ada di kabupaten dan keputusan Gubernur. Pasti berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Bahkan Pagawak berharap pembagian dana otsus Papua seperti Provinsi Papua Barat yang membagi dana otsus 90:10.
“Masa Papua Barat berikan 90:10. Baru kita dikurangi. Kami tidak khawatir. Jadi inisiatif yang kita dengar dari 80:20 akan berkurang menjadi 60:40 kami yakin itu tidak akan terlaksana. Karena kami tahu Gubernur lebih berpihak kepada masyarakat,” tukasnya.
VDM
