Koreri.com, Jayapura – Panglima TNI Marsekal. Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi. Listyo Sigit Prabowo bertemu 10 Bupati daerah rwan konflik di Papua.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di hotel Suni Garden Sentani, Kamis (27/5/2021) Panglima TNI dan Kapolri menerima masukkan serta aspirasi masyarakat Papua melalui 10 Bupati untuk dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta.
Ke 10 petinggi daerah yang diundang rapat bersama Panglima TNI dan Kapolri diantaranya, Bupati Puncak, Intan Jaya, Mimika, Yahukimo, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara dan Boven Digoel.
Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengatakan Bupati daerah yang diundang rapat bersama Panglima TNI dan Kapolri telah menyampaikan aspirasi tentang kondisi riil yang terjadi di wilayah masing-masing.
“Jadi, tadi kami sudah sampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Intinya kalau daerah aman berarti pembangunan berjalan dengan aman untuk meningkat kesejahteraan umum masyarakat,” ungkapnya, kepada wartawan usai rapat, Kamis (27/5/2021).
“Penyampaian itu, kami semua Bupati sama dan itu sudah diterima oleh kedua Jenderal agar diteruskan kepada bapak Presiden Joko Widodo,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, menjelaskan bahwa ada lima hal yang sangat efek untuk membangun daerah terutama wilayah konflik KKB di Papua.
“Pertama sekali itu pemimpin hadir ditengah masyarakat harus mengerti apa kebutuhan akan permasalahan yang terjadi, sehingga apa yang kita bikin soal besar kecil itu bukan ukuran tapi apa yang diinginkan kami ada ditempat untuk melakukan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian pasti mereka mengerti,” bebernya.
Kedua, kata Wonda, tidak boleh terpaku soal anggaran, karena itu mutlak dan anggaran semua bersumber dari APBD.
“Sehingga apapun yang ada biar sedikit harus diolah dengan baik dan pemimpin harus ada ditengah masalah untuk menyelesaikansemua persoalan yang terjadi. Tapi kalau persoalan terjadi baru pemimpin tidak ada ditempat maka itu menimbulkan konflik,” sambungnya.
Dikatakan Wonda bahwa sejarah mencatat di benak orang Papua bahwa dulu pendekatan terhadap penduduk asli itu militeristik.
“Bahwa orang Papua yang orang tuanya ditembak di depan anaknya itu mengalami luka yang dalam sampai hari ini sehingga itu menjadi akar rumput masalah yang tidak akan selesai,” jelasnya.
Tegas Wonda lagi, orang Papua harus diberdayakan sesuai amanat UU Otsus tahun 2001.
“Kalau dua hal ini dilakukan oleh bangsa yang besar ini maka kami percaya Papua tidak ketinggalan jauh dari lain,” tegasnya.
Dengan demikian, semua elemen dapat bersinergi membangun daerah sehingga konflik pun bisa ditekan, mulai membaik dan kondusif.
“Jadi perlu keterbukaan seluruh stakeholder baik TNI – Polri maupun Pemerintah daerah untuk berkomunikasi membangun daerah,” sambungnya.
Menurutnya, tidak ada kesepakatan antara 10 bupati daerah rawan konflik tapi hanya menyampaikan aspirasi dan masukkan kepada Panglima TNI dan Kapolri.
“Kami tidak ada kesepakatan tapi kami 10 Bupati diminta berikan masukkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk dibawa serahkan kepada Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, mengatakan sejak pertama dilantik jadi Bupati sudah mendapat tantangan cukup berat terjadinya pembacokan dua anggota TNI di ujung bandara Dekai.
“Kasus pembacokkan dua anggota TNI di Yahukimo ini menjadi tantangan pertama untuk saya dan Wakil Bupati Esau Mirin. Ini berat dan sudah dilaporkan kepada Panglima TNI dan Kapolri,” ungkapnya.
Bahkan, ia mengaku, sudah turun langsung ke lokasi kejadian untuk memberikan kesejukan kepada masyarakat.
“Dan saya menjadi Inspektur Upacara pelepasan kedua jenazah anggota TNI diberangkatkan ke Jayapura,” akuinya.
Selain itu, kata Didimus, ada aspirasi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang berhubungan dengan teritorial dan keamanan di Kabupaten Yahukimo juga sudah dilaporkan kepada Panglima TNI dan Kapolri.
“Kami akan terus memberikan kesejukan kepada masyarakat di Yahukimo agar pembangunan dapat terus dilaksanakan,” pungkasnya.
OZIE
