Koreri.com,Manokwari– Kepolisian Daerah Papua Barat mulai fokus melakukan penyelidikan pengaduan masyarakat (Dumas) yang melibatkan Bupati Fakfak Untung Tamsil,S.Sos.,M.Si.
Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat Kombes Pol Romylus Temtilahatu,S.Sos.,S.I.K.,M.Krim kepada wartawan membenarkan aduan masyarakat yang dilaporkan melalui Tipikor Bareskrim ini menjadi atensi polri.
Dijelaskan Kombes Romylus bahwa aduan masyarakat ini menjadi atensi Polda Papua Barat terkait dengan kegiatan calon pelaku usaha ke Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak yang saat itu dipimpin Untung Tamsil (Bupati Fakfak sekarang) dengan tafsiran anggaran diatas satu milyar lebih, sebagian bersumber dari dana otsus dan pajak.
Setelah menerima pelimpahan Dumas dari Bareskrim Polri dua pekan lalu, kata Dirreskrimsus bahwa pihaknya bentuk tim dan langsung turun ke Fakfak untuk melakukan pulbaket serta penyelidikan.
“Saat ini tim masih dilapangan melakukan pengumpulan bahan keterangan, sudah 20 saksi termasuk Saudara Untung Tamsil sudah kami minta keterangan,” jelas mantan Wadir Reskrimum Polda Papua Barat itu saat ditemui awak media di Manokwari, Jumat (4/6/2021).
Menurut mantan Kapolres Sorong Selatan itu, sejumlah dokumen juga sudah diamankan anak buahnya untuk dianalisis, tidak menutup kemungkinan saksi-saksi akan bertambah, pihaknya akan mengekspos setelah tahap penyelidikan.
“Kegiatan pulbaket dan penyelelidikan aduan masyarakat ini kami gandeng BPKP Papua Barat,” ujarnya.
Selain kegiatan calon pelaku usaha ke Kabupaten Raja Ampat, ada 7 kegiatan yang diadukan masyarakat ke pihak kepolisian.
Sementara Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom,S.E.,M.M saat ditemui awak media usai mengikuti Rakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan tahun 2021 di Swissbell-hotel Manokwari mengatakan, dirinya tetap mendukung bupati untuk menghadapi persoalan ini.
Meski dirinya belum mengetahui persis persoalan ini namun Wakil Bupati Perempuan pertama di Papua Barat itu memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Fakfak tetap berjalan seperti biasa.
“Itu sudah menjadi resiko sebagai seorang pejabat, tetapi tidak menghambat roda pemerintahan di Kabupaten Fakfak,” ujarnya.
KENN
