Koreri.com, Ambon – Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Maluku akhirnya menyetujui APBD Tahun Anggaran 2022, namun dengan sejumlah catatan penting.
Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Maluku tahun anggaran 2022, yang berlangsung di ruang paripurna Parlemen setempat, Rabu (15/12/2021).
Mauren Vivian Haumahu dari Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya menyampaikan bahwa pandemi yang sedang terjadi menyebabkan kehidupan serta aktifitas masyarakat menjadi terbatas karena kebutuhan biaya pendidikan serta kesehatan yang cukup tinggi.
Sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan ekonomi rakyat, apalagi bagi masyarakat miskin akan semakin terpuruk.
Berdasarkan data BPS, kemiskinan di Maluku dari tahun 2016 – 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020.
“Dan alhamdulillah atas kerja keras kita semua garis kemiskinan di daerah ini pada 2021 mengalami penurunan sebesar 0.12 point dari 17.99 menjadi 17.87 pada Maret 2021,’ ungkapnya.
Dengan memperhatikan hak – hak pembangunan dan kebutuhan yang setara dan berkeadilan bagi masyarakat Maluku dalam bidang pendidikan dan kesehatan maka hal ini harus tercermin dalam Rancangan APBD Maluku 2022.
Diharapkan Dewan dan Pemda dapat memegang teguh komitmen bersama yang telah menyepakati sejumlah indikator dan asumsi ekonomi untuk dijadikan dasar kebijakan umum anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2022.
Mempertegas bahwa rancangan APBD Maluku 2022 dimana pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021.
“Memperhatikan pendapat asli daerah 2022 yang mengalami peningkatan 28 persen artinya Pemerintah telah cukup berhasil dalam usaha meningkatkan PAD. Dan diharapkan ditahun – tahun yang akan datang PAD dapat mencapai hasil yang lebih maksimal,” harapnya.
Fraksi Perindo Amanat Berkarya mengharapkan juga Pemda memperhatikan kondisi alam saat ini yakni ombak laut serta curah hujan yang menyebabkan dampak kerusakan pada beberapa talud pantai dan sungai di beberapa daerah agar segera dapat ditangani.
Pihaknya juga meminta Gubernur Maluku untuk mengembalikan beberapa dokter ahli pada RSUD dr.Haulusy yang dipindahkan ke RSUD Umarela Tulehu.
“Karena ini dapat menurunkan status RS dr. Haulussy,” pungkasnya.
JFL
