Koreri.com, Bintuni– Tiga puluh tahun dalam penantian masyarakat adat suku Sebyar akan menerima dana kompensasi sumur atau uang ketuk dari pemerintah akhirnya terealisasi tahap pertama.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni menjawab hak masyarakat adat suku Sebyar yang di nanti-nantikan selama ini, penyerahan tahap pertama berlangsung di Gedung Serba Guna ( GSG ) akhir April lalu.
“Akhirnya inilah saatnya tiba yang dinanti-nantikan mulai dari tahun 2009-2010 yakni tahap pertama sudah di realisasikan, sampai akhirnya pada hari ini kita bersyukur ada jalan keluar sehingga kita bisa hadir bersama – sama sebagai saksi sejarah dan sebagai penerima manfaat atas dana kompensasi ini,” kata Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T dalam sambutannya.
Dikatakan Kasihiw bahwa dalam proses panjang harus melalui regulasi dan aturan, setelah melakukan koordinasi rapat dengan pihak pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat juga berkat dukungan dan semangat dari masyarakat Sebyar bersatu berangkat ke Jakarta mempertanyakan realisasi sisa dana kompensasi adat sumur suku Sebyar sebanyak Rp 32,4 Milyar ini.
Dengan dasar hukum undang – undang otonomi khusus ( Otsus ) sehingga ada cantolan hukum sehingga bisa dibuat sebagai dasar untuk merealisasikan hak – hak masyarakat adat orang Papua.
Maka ditetapkan melalui APBD, pembayaran nilai kompensasi adat sumur masyarakat suku Sebyar, pihak Kabupaten Teluk Bintuni bertanggung jawab senilai Rp 16,2 milyar dan pihak Provinsi Papua Barat membayar Rp 16, 2 milyar.
“Kami sayang masyarakat sehingga masyarakat juga harus sayang kami dan kami juga tidak bisa berjalan tanpa regulasi, makanya dengan adanya regulasi yang berkaitan sehingga bisa terealisasi,” ungkap Kasihiw.
Bupati juga berpesan bahwa ini salah satu berkat dari Tuhan yang maha kuasa untuk negeri tanah Sisar Matiti, kelola dengan baik sehingga menjadi kesan yang baik dalam kehidupan sehari – hari juga buat berkah buat anak cucu kita kedepan.
Sekretaris LMA Suku Sebyar Nuh Inai mengatakan, pihaknya merasa bangga atas dukungan dan etikad baik pemerintah daerah untuk menyelesaikan dana kompensasi sumur masyarakat suku Sebyar dengan nilai Rp 32.4 milliar.
Untuk pembagian dana tersebut, LMA Suku Sebyar dan Forum Peduli Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Sebyar Bersatu akan membuat satu metode agar transparan, supaya semua masyarakat Sebyar di tiga distrik yakni, Wariagar, Tomu dan Taroy mengetahui.
”Tentunya kami membuat satu mekanisme yang transparan yang diketahui semua masyarakat dan merekalah yang menentukan nilai-nilai tersebut, kami mediasi untuk membantu masyarakat agar membuat satu keputusan juga kesepakatan yang akan menjadi satu kekuatan agar bisa dibantu dan diselesaikan oleh pemerintah daerah,” jelas Sekretaris LMA Suku Sebyar
Dana 32.4 milliar ini pemanfaatanya untuk masyarakat yaitu masyarakat adat pemanfaatannya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, dalam alokasi itu sudah di atur sesuai dengan mekanisme yang ada .
Dimana akan di atur melalui tua-tua adat untuk pembagian itu secara transparan , dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, pemberdayaan masyarakat Sebyar , terus tentunya pengembangan lembaga dan keagamaan .
”Pada momen kali ini buat saudara kita muslim ada keluarga semoga anggaran yang diterima nantinya dapat bermanfaat untuk lebaran tahun ini . ” kata Nuh Inai.
Ketua Forum Peduli Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Sebyar Bersatu, Yunus Efun menambahkan sesuai dengan harapan pemerintah dan sebagai pengurus Forum Peduli Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Sebyar Bersatu.
“Kami minta pemanfaatannya khusus untuk keagamaan dan Adat sehingga betul-betul bermanfaat untuk masyarakat adat khususnya, untuk pendidikan kembali kepada tua-tua marga dilihat dari generasi penerus di wilayah Sebyar khususnya,” Kata Yunus.
Ditambahkan Yunus, “secara pribadi saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Bupati Petrus Kasihiw dan Bapak Wakil Bupati Matret Kokop dan semuanya yang terlibat dalam proses pencarian dana ini,” ujarnya.
KENN
