Koreri.com, Jayapura – Ricky Ham Pagawak (RHP) resmi memimpin Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua.
Ia menggantikan Befa Jigibalon yang akan mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Lanny Jaya.
Bupati Mamberamo Tengah ini sebelumnya menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Asosiasi tersebut yang kini diisi Bupati Yahukimo Didimus Yahulia.
“Saya bersyukur karena Tuhan, dan yang kedua, bersyukur kepada semua Bupati di Pegunungan Tengah Lapago yang tadi secara resmi dalam rapat terbuka, kita duduk dan sepakati untuk masa jabatan yang akan berakhir dalam hal kaitannya dengan masa kepemimpinan Bupati Lanny Jaya,” ungkapnya, Kamis (19/5/2022) saat acara Lepas Sambut Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah, di lapangan Jalan Sosial Irian Atas, Kampung Honei Lama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kamis (19/5/2022).
Para Bupati wilayah Pegunungan Tengah hingga puluhan ribu warga hadir pada syukuran yang diwarnai dengan tradisi bakar batu itu.
Dalam rapat terbuka itu telah disepakati bersama dirinya dari posisi sebelumnya yaitu wakil menjadi ketua.
“Dan posisi saya diisi oleh Bupati Yahukimo pak Didimus Yahulia,” sambungnya.
Lanjut RHP, asosiasi ini telah dibentuk sejak jaman Lukas Enembe menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya.
“Adapun tujuan dibentuknya asosiasi ini yang pertama adalah di bidang pemerintahan dimana perlu ada koordinasi antar Bupati dalam rangka mengurus masyarakat di wilayah Lapago,” lanjutnya.
Kedua, asosiasi ini dibentuk untuk bagaimana membela, mendukung atau menolong masyarakat dalam hal-hal tertentu.
“Jadi secara pemerintahan, karena jangkauan dan hubungan kita di wilayah Lapago ini harus pakai pesawat sehingga untuk koordinasi-koordinasi dibutuhkan asosiasi yang mengkoordinir sehingga dalam urusan-urusan di tingkat provinsi maupun ditingkat pusat itu ketua atau wakil ketua asosiasi yang mewakili teman-teman untuk berbicara. Dan itu pun harus sesuai kesepakatan rapat resmi asosiasi,” sambung RHP.
Intinya yang pertama, adalah untuk membantu memperlancar hubungan pemerintahan yang ada di wilayah Lapago, provinsi dan pusat.
“Kedua, kita lebih ke adat. Karena kita orang Lanny adatnya satu, sehingga asosiasi harus berdiri misalnya, kasus kemarin. Terjadi perang antara masyarakat Nduga dan Lanny Jaya, disitu dibutuhkan asosisasi untuk hadir. Kenapa? Karena kalau misalnya antar kabupaten terjadi tidak bisa antar dua Bupati itu selesaikan, tapi harus ada asosisasi.
“Puji Tuhan kemarin, karena pak Ketua masyarakatnya yang perang dengan masyarakat Nduga, sehingga saya turun sebagai wakil lalu menjadi penengah untuk menyelesaikan. itu tujuan adanya asosiasi,” tegasnya.
Selain itu, tujuan adanya Asosiasi ini adalah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.
Menurutnya, ada banyak hal karena kepentingan masa depan masyarakat Lapago, bahkan provinsi masih panjang dengan rencana Tuhan sehingga kehadiran asosiasi ini sangat penting.
“Dan saya sendiri setelah dipercayakan, kita akan lihat kebutuhan apa yang misalnya komunikasi kita antara pemerintah di wilayah Pegunungan Tengah, berkaitan dengan DOB yang hangat hari-hari ini. Disini kehadiran Asosiasi itu harus betul-betul kita bijaksana karena tidak bisa asosiasi didesak, ditekan atau diperintah oleh siapapun,” tegasnya mengingatkan.
RHP kemudian menyoroti kehadiran DOB di Papua.
“Ini untuk siapa, manfaatnya apa, kepentinganya apa dan nanti kedepan bagaimana sehingga asosiasi memutuskan ini sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan rakyat. Kita juga sudah bincang-bincang bagaimana ke depan nanti karena pemerintah pusat pada prinsip mereka mendorong provinsi ini,” sorotnya.
Ia juga menyikapi bagaimana sambutan masyarakat terhadap rencana Pemerintah itu.
“Asosiasi ini akan berdiri di tengah-tengah, tidak memihak dan tidak melihat kepentingan tertentu. Karena jujur bahwa jangan sampai masyarakat melihat Asosiasi Bupati punya kepentingan di dalam ini. Saya akan menjaga ini, supaya menghindari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tidak dilihat bahwa para bupati kita yang dua periode dengan teman-teman di DPR punya kepentingan sehingga kita akan mengutamakan apa yang rakyat mau,” tegasnya.
RHP juga mengaku akan mengajak berbagai kalangan untuk duduk bersama-sama seperti asosiasi intelektual.
“Didalam intelektual ini kan banyak, ada intelektual Pemerintah juga gereja, semua ada situ. Kita akan duduk sama-sama disitu. Apakah ini betul-betul kita sepakat terima DOB. Kalau masyarakat terbuka dan sepakat berarti tidak ada masalah. Tapi kalau suara banyak mengatakan kami tidak mau maka mau tidak mau Asosiasi harus dengar, karena kami ini dipilih oleh rakyat bukan kami ditunjuk. Kalau kami ditunjuk beda, ya tidak perlu rakyat dan kita dengar Pemerintah, tapi kembali kepada para Bupati asosiasi. Ini kan kita dipilih oleh rakyat, suara rakyat harus menjadi prioritas,” akuinya.
“Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan dan kondisi-kondisi harus kita hitung baik, untung ruginya harus kita lihat. Ya mungkin itu program kedepan,” tandasnya.
RHP juga memastikan akan terus membangun komunikasi dan hubungan antar sesama orang Lapago karena suku ini yang terbesar di Papua.
“Ya….hampir 3 juta penduduk yang ada di wilayah Pegunungan Tengah, yang mendiami 9 kabupaten di kawasan itu,” pungkasnya.
SEO
