Koreri.com, Ambon – Dewan perwakilan rakyat daearh (DPRD) Provinsi Maluku akan secepatnya rapat koordinasi bersama Pertamina, Polda Maluku, TNI AL, Disperindag dan pihak-pihak lain.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, mengatakan langkah – langkah ini perlu dilakukan lantaran Komisi II DPRD Provinsi Maluku selama ini mendapatkan informasi terkait dengan adanya perbuatan penimbunan BBM dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggujawab yang berdampak pada harga BBM melambung tinggi dibeberapa daerah berdampak pada masyarakat.
“Kita akan gelar rapat gabungan komisi dengan Pertamina, Polda, TNI AL dan Disperindag guna menanyakan kelangkaan BBM dan temuan adanya penimbunan BBM di beberapa daerah,” kata Johan Lewerissa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (6/10/2022).
Menurutnya, Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran bahan bakar minta sesuai dengan kebutuhan dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga jika ada penimbunan maka harus dilakukan langkah tegas.
“Bagi pelaku kejahatan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) harus mendapatkan efek jerah dari pihak kepolisian sebab jika tidak maka perbuatan tidak terpuji itu terus dilakukan dan mengorbankan masyarakat kecil yang terbebani dengan kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Apalagi, kuota BBM untuk triulan ke empat ini mengalami pengurangan akibat dari telah diambilnya kuota pada triwulan satu hingga triulan ketiga sehingga mau tidak mau dengan kuota yang terbatas ini harus dikelola dengan baik.
Kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat kecil, bahkan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah juga seringkali dinikmati oleh kelas menengah keatas dan tidak pernah dinikmati masyarakat bawah.
“Jika disubsidi terus-menerus diberikan akan berpengaruh terhadap APBN yang tidak akan sehat dan pasti terjadi inflasi ketika daya beli masyarakat akan berkurang sebagai akibat kenaikan harga bahan pokok,” pungkasnya.
JFL
