Koreri.com, Manokwari – Dalam rangka upaya dini pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan provinsi Papua Barat akibat penyalahgunaan anggaran APBD maka perlu dilakukan langkah pengawasan yang ketat.
Pasalnya, beberapa kali terjadi temuan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang akhirnya ditangani aparat penegak hukum (APH) akibat dari kurangnya pengawasan dari inspektorat sebagai OPD yang membidangi pengawasan anggaran negara.
Komisi I DPR Papua Barat mendorong agar Inspektorat dilibatkan mulai dari perencanaan di Bappeda, pembahasan program saat Musrenbang hingga pelaksanaan sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran negara tersebut.
“Kita minta Pak Gubernur agar dalam internal, Inspektorat itu lebih ekstra untuk pencegahan jadi mengawal dari perencanaan karena selama ini banyak temuan penyalahgunaan anggaran karena inspektorat tidak dilibatkan, jangan sampai terjadi masalah baru inspektorat dipanggil,” kata Ketua komisi I DPR-PB George Dedaida kepada wartawan di Manokwari, Senin (19/6/2023).
Ketua fraksi Otsus itu minta Kepada Pj Gubernur Paulus Waterpauw untuk segera mendefenitifkan kepala inspektorat dimana saat ini masih berstatus pelaksana tugas, supaya dengan kewenangan penuh yang diberikan berdasarkan aturan itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mengawasi uang dan program rakyat tepat sasaran.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi I dengan inspektorat telah disepakati anggaran otonomi khusus (Otsus) telah dipisahkan dengan APBD tersendiri tidak tergabung dalam DAK dan DAU karena Musrenbangnya sendiri sehingga didorong supaya ada BAB tersendiri dari dokumen APBD tahun 2024.
“Untuk memudahkan kita untuk mengevaluasi terkait dengan implementasi Otsus itu sampai dimana,” ujar George.
Dengan upaya penguatan kepada internal Inspektorat supaya pencegahan lebih dini didorong agar para Inspektur wilayah bisa Dimaksimalkan sesuai dengan tupoksinya, dapat mengadvokasi persoalan seperti ini dengan baik.
“Kita minta secepatnya supaya dalam proses perencanaan yang sudah ada di Jakarta itu segera, jadi Bappeda dan BPKAD dalam penyusunan program dan anggaran harus melibatkan inspektorat supaya mengawal implementasi agar roda pembangunan ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
KENN
