Koreri.com, Wamena – Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, SH, belum lama ini telah mengeluarkan bantahan atas bencana kelaparan yang terjadi di Distrik Amuma hingga merenggut 24 korban nyawa.
Bantahan itu bahkan disampaikannya melalui media – media kredibel tanpa menerima kenyataan yang sedang dialami oleh masyarakatnya.
Menyikapi itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan langsung mengeluarkan kecaman keras atas pernyataan sang Bupati Didimus yang tidak sesuai dengan fakta terkait bencana kelaparan di daerah itu.
Melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah (SETDA) Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban, SE. MM, mengatakan bahwa adanya bencana kelaparan yang terjadi di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo adalah benar.
“Dan itu sesuai fakta dari laporan Kepala Distrik Amuma dan masyarakat setempat,” bebernya.
Atas laporan itu, Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat hingga awal bulan November 2023 mendatang.
Maka, sesuai laporan masyarakat, Pj. Gubernur Papua Pegunungan merespon baik melalui Dinas Sosial, melaporkan kepada Kementerian Sosial RI.
Dan Kementerian Sosial sudah memberikan bantuan sekaligus meninjau langsung masyarakat di lokasi kejadian yang terdampak langsung dengan musibah kelaparan hingga mengakibatkan adanya korban nyawa sebanyak 24 orang.
“Tidak hanya itu tetapi bantuan juga telah didistribusikan dari beberapa institusi selain dari Kementerian Sosial, juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Polda Papua dan lembaga-lembaga swasta lainnya,” jelasnya.
Namun sayangnya, Bupati Yahukimo malah membantah kejadian itu melalui media – media kredibel tanpa menerima kenyataan yang sedang dialami oleh masyarakatnya.
Padahal isu bencana kelaparan di Distrik Amuma itu sudah menjadi isu nasional, dimana isu tersebut diresponi oleh beberapa petinggi-petinggi negara, termasuk Wakil Presiden RI, Kapolda Papua dan serta pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan.
Karena itu, sebagai kepala daerah seharusnya Bupati memberikan laporan yang akurat, benar, dan bertanggung jawab kepada Pemprov Papua Pegunungan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sehingga atas laporan tersebut Pemprov Papua Pegunungan bisa dilanjutkan ke Pemerintah pusat.
Asisten II menduga, kemungkinan Bupati hanya mendapatkan laporan liar dari kepala distrik yang tidak ada di tempat termasuk tenaga medis di daerah bencana itu.
“Ataupun mungkin saja dia menangkap isu liar, sehingga Bupati membantah tanpa didukung oleh data dan fakta di lapangan, akibatnya bisa merusak stabilitas pemerintah daerah,” imbuhnya.
Padahal atas kejadian ini, Wapres RI telah memberikan perhatian serius dalam penanganan bencana itu.
“Terkesan buruk, Bupati tidak mengontrol daerah itu dengan baik. Contoh saja, di ibukota Kabupaten Yahukimo hingga saat ini keamanannya tidak terkendali.
Padahal beberapa bulan lalu Bupati menyampaikan kepada media, bahwa daerah Yahukimo sudah kondusif dan aman, padahal realitanya tidak sesuai pernyataan. Apalagi distrik yang sangat jauh,” kecamnya.
“Harusnya pak bupati mengontrol hal – hal ini dengan baik, datang ke kampung dan distrik untuk memastikan,” tegasnya.
Lanjut, Elai Giban, Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 distrik, 517 Kampung dan 1 kelurahan serta letak geografis yang sulit di jangkau.
Bupati diminta membuka diri dan mengakui dengan lapang dada, bahwa masyarakatnya sedang dilanda musibah kelaparan guna untuk mendapatkan simpati publik demi nilai-nilai kemanusiaan.
“Jadi sebaiknya sebagai Kepala daerah harus bisa menerima dengan terbuka dan berterima kasih kepada semua pihak yang turut mengambil bagian dan membantu sampai hari ini,” pungkasnya.
SAV
