Koreri.com, Sorong – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong mengalokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar per tahun guna memperkuat pelaksanaan program sekolah gratis.
Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah setempat dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat Daya (PBD).
Wali Kota Septinus Lobat, menegaskan bahwa penganggaran tersebut bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan tanpa pungutan, sekaligus sebagai investasi jangka panjang demi masa depan daerah.
“Melalui sekolah gratis, kami ingin memastikan tidak ada satu pun anak Sorong yang tertinggal karena keterbatasan biaya. Ini adalah investasi sumber daya manusia Papua Barat Daya,” tegasnya di Sorong, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Wali Kota Lobat, kebijakan sekolah gratis bukan sekadar program populis, melainkan langkah strategis untuk menyiapkan generasi Papua yang unggul, berdaya saing, dan siap menyongsong visi Indonesia Emas dan Papua Emas 2045.
“Pendidikan gratis bukan jargon. Ini aksi nyata. Kalau kita ingin Papua sejajar dan maju, maka pendidikan harus benar-benar dijamin oleh negara dan pemerintah daerah,” sambungnya.
Lobat juga menegaskan bahwa seluruh sekolah yang masuk dalam program tersebut dilarang keras melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. Pemkot Sorong akan melakukan pengawasan dan evaluasi ketat terhadap sekolah yang masih membebani peserta didik maupun orang tua.
“Anggaran sudah kami siapkan. Jika masih ditemukan pungutan, sekolah tersebut akan kami evaluasi, bahkan pengelolanya bisa diganti,” katanya tegas.
Selain bersumber dari APBD Kota Sorong, pelaksanaan program sekolah gratis juga diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi PBD yang mengalokasikan dukungan anggaran sekitar Rp6 miliar per tahun.
“Ini adalah kerja kolaboratif antara pemerintah kota dan provinsi. Ke depan, anggaran bisa bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan pendidikan,” sambungnya.
Lobat berharap kebijakan sekolah gratis tidak hanya diterapkan di Kota Sorong, tetapi juga diadopsi oleh seluruh kabupaten di PBD agar pembangunan sumber daya manusia berjalan merata dan berkelanjutan.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam pendidikan. Lima kabupaten lainnya harus ikut menerapkan sekolah gratis,” imbuhnya.
Selain pendidikan, Pemkot Sorong juga menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah yang terangkum dalam visi pembangunan kota yang bersih, maju, hijau, aman, dan sejahtera.
“Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama. Masyarakat yang sehat dan terdidik adalah kunci kemajuan Sorong dan Papua Barat Daya di masa depan,” pungkas Septinus Lobat.
RED
