Koreri.com, Ambon – Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama PT PLN Maluku dan Maluku Utara guna membahas pembangunan fasilitas kelistrikan di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II Johan Lewerissa yang dihadiri pihak PT. PLN Maluku dan Maluku Utara.
Juga hadir, Wakil Ketua Komisi II Turaya Samal, Sekretariat Komisi Ruslan Hurasan dan anggota Komisi diantaranya Halimun Saulatu, Lucky Wattimury dan Azis Hentihu.
“Maka dari rapat ini kita mendukung PT PLN Maluku dan Maluku Utara untuk terus membangun fasilitas kelistrikan di wilayah Terdepan Tertinggal Terluar (3T) khususnya kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat dan Pulau Buru,” ungkap Lewerissa kepada sejumah Media saat ditemui di ruang Komisi II DPRD Maluku, Jumat (3/11/2023).
Lanjutnya, hal ini juga yang menjadi skala prioritas Komisi II dalam rangka mendorong wilayah 3T dapat teraliri listrik.
“Dengan persoalan yang dihadapi, kami mintakan PLN segera memberikan data buat kita, agar Komisi II dapat berkoordinasi dengan Pemerintah pusat melalui PLN maupun Komisi VII di DPR RI dalam rangka membahas persoalan di maksud,” tandas Lewerissa.
Tak hanya itu ke depan jam operasional listrik mulai dari 6 jam, 12 jam dan 24 jam bisa berjalan dengan baik.
Diakuinya, memang kendala yang terjadi di wilayah 3T itu khusus MBD di kecamatan Romang dan Donashira itu berkaitan dengan BBM.
“Jadi saat pengawasan kita temukan di MBD tidak ada depo Pertamina, sehingga pasokan BBM semua dari Kepulauan Tanimbar.
Padahal jarak antara kedua kabupaten itu sangat jauh. Kalau musim ekstrim kapal pengangkut BBM tidak bisa kesana. Akhirnya konsekuensi lampu padam karena tidak ada BBM,” bebernya.
Sebenarnya, kata Lewerissa, persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab PLN, tetapi semua stakeholder baik itu Pemerintah, Pertamina serta instansi lainnya.
Dan bukan saja persoalan kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN, tetapi berkaitan dengan listrik itu harus berurusan dengan infrastruktur dan BBM karena itu menjadi hal yang paling penting dan mendasar.
“Kedepan kita harapkan menjadi catatan kita untuk presentasi daya untuk wilayah yang sudah cukup, hanya ada beberapa perbaikan yang menjadi persoalan seperti yang tadi disampaikan di daerah Ambon. “Kalau kapasitas daya sudah cukup, mungkin ada perbaikan terhadap mesin-mesin yang layak diperbaiki agar pelayanan semaksimal mungkin,” harapnya.
Untuk wilayah 3T menjadi skala prioritas sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dan menjadi perhatian serius dari PLN.
“Maka kita perlu data dari PLN agar Komisi II kedepannya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ada juga persoalan terkait dengan teknik pemasangan khusus wilayah dengan kondisi geografis masyarakat agar PLN dalam rangka pemasangan listrik di masyarakat memperhatikan standar prosedur, karena masyarakat juga mau nyaman,” tandasnya.
Sementara itu, Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Maluku Ronal Hutahaean mengatakan soal pasokan listrik di Maluku tidak ada yang defisit karena semua pembangkitan sudah cukup.
“Tetapi ada beberapa lokasi yang kami siapkan untuk cadangan, dan bisa menggantikan kalau ada pembangkit yang gangguan, namun secara umum untuk pembangkitan semua cukup baik,” ungkapnya.
Khusus penanganan kelistrikan di wilayah 3T tahun ini banyak desa yang sudah nyala.
Untuk tahun ini, ada 97 lokasi di Maluku dan 47 lokasi di Maluku Utara.
“Untuk saat ini kita fokus pada wilayah 3T dan target kita untuk elektrifikasi harus 100 persen dan sekarang sudah tercapai 94 persen rasio elektrifikasi. Penanganan dilakukan secara bertahap. Kita juga harapkan pasokan listrik di Maluku bisa terlayani begitu juga dengan sarana pembangkitan, agar masyarakat membantu kita menjaga aset Negara,” pungkasnya.
JFL
