Koreri.com, Ambon – Rendahnya kelulusan pada kuota P3K yang menjadi jatah Dinas Pendidikan Kota Ambon belakangan ini menjadi sorotan Dewan setempat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw yang ditemui wartawan di lobby kantor Dewan setempat usai mengikuti paripurna, Kamis (28/3/2024) menyoroti hal itu.
Dikatakan, Kota Ambon mendapat jatah kuota P3K sekitar 1.152 dan khusus pada Dinas Pendidikan sebanyak 942.
“Tapi ternyata sampai dengan akhir di tingkat kelulusannya hanya kurang lebih sekitar 311 orang untuk Pendidikan. Artinya dari 942 kuotanya hanya 311 yang termanfaatkan secara baik,” bebernya.
Menurut Laturiuw, tahun lalu juga punya catatan yang sama dari kuota 597 khusus untuk Pendidikan kelulusannya itu hanya diangka kisaran sekitar 300.
“Padahal bagi kami sebetulnya, tenaga honorer yang kita punya ini banyak sekali. Dan formasi-formasi yang diberikan oleh pusat itu dasar acuanya mereka bagi pendidikan pasti bersumber pada data Dapudik kita. Sekarang kami minta agar Pemerintah Kota Ambon khususnya di Dinas Pendidikan segera kita melakukan evaluasi terhadap data Dapodik kita karena jika pusat memberikan kuota seperti itu, kenapa pada bagian akhirnya tidak termanfaatkan secara baik,” imbuhnya.
Menurut Laturiuw, jika kuota diberikan 597 maka setidaknya 90 persen harus dipakai. Bahkan bila perlu 100 persen tuntas.
“Karena ini juga dalam rangka menyelesaikan tenang honorer kita apalagi di bidang pendidikan,” tambahnya.
Lanjut dikatakan Laturiuw, bedanya sedikit bahwa tenaga honorer di bidang pendidikan itu ternyata seluruhnya tidak terakomodir di Pemkot Ambon.
Pasalnya, tenaga-tenaga honorer ini direkrut secara internal hanya oleh sekolah masing-masing dan perekrutan oleh sekolah tersebut tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan kepegawaian.
“Jadi ketika formasi-formasi diberikan dari pusat itu, Dinas Pendidikan harus menginventarisir ulang tenaga-tenaga honor yang ada di sekolah. Karena mereka sama sekali tidak tercatat sebab tidak didanai dengan APBD kota,” bebernya.
Kemudian, mereka juga didanai dengan dana BOS baik dari yayasan dan juga uang komite sehingga secara penggambaran keseluruhan itu tidak terasa, tidak tampak karena tidak dibiayai dengan APBD kota Ambon.
“Sekarang untuk penyelesaian formula di tahun 2024 nanti, kami sudah mendapatkan informasi kurang lebih sekitar 223 untuk bidang pendidikan. Angka 223 itu juga belum tentu menyelesaikan tenaga honorer kita dibidang pendidikan. Saat ini kita diminta untuk menginventarisir kembali apa status daripada tenaga-tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah tersebut baik di TK, SD dan juga di SMP. Karena kalau sampai formasi tersebut kita perjuangkan sampai tuntas maka sekarang PRnya batas hanya sampai dengan November, Desember 2024 sudah harus selesai. Sekarang ketika hanya 223 orang apakah itu bisa dikatakan tuntas apa belum,” bebernya.
Poin terakhir yang sangat menentukan juga, tekan Laturiuw, adalah ditentukan oleh kondisi keuangan di daerah.
“Saat ini jika berbicara tentang kondisi keuangan didaerah pertanyaannya apakah postur APBD kita sekarang ini di tahun 2023 dan 2024 yang juga sudah ditetapkan kemarin, apakah itu nanti mampu menjawab? Sebab tenaga honorer ini nanti akan didanai sendiri oleh daerah masing-masing. Sehingga itu tadi menjadi perhatian dari kami,” tandasnya.
Pj. Wali Kota Bodewin Wattimena akan segera mengakhiri tugasnya di bulan selanjutnya.
“Maka kami berharap jangan lagi menyisakan kewajiban-kewajiban itu kepada Penjabat yang baru. Kami berharap agar di awal 2024, triwulan pertama sampai dengan Maret ini harus dipastikan dengan jelas berapa besar lagi hutang-hutang pihak ketiga yang sudah masuk dalam APBD 2024 yang masih belum diselesaikan. Kami berharap agar semua itu dituntaskan terlebih dahulu supaya tidak lagi menjadi beban untuk Pj Wali Kota yang baru nanti,” pungkas Laturiuw.
TIM
