Teken PKS dengan FKIP Uncen, BP YPK Tanah Papua Jalankan Program RPL Bagi Pendidiknya

YPK Papua FKIP Uncen Teken PKS Program RPL

Koreri.com, Jayapura – Badan Pengurus (BP) YPK di Tanah Papua baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih.

Teken PKS yang berlangsung di ruang Senat FKIP Uncen Jayapura, Selasa (28/5/2024) itu dalam rangka mendorong pengembangan para guru YPK lulusan SMA, D1, D2 dan D3,

Siaran pers yang diterima Koreri.com, Kamis (30/5/2024) teken PKS dilakukan oleh Ketua BP YPK, Joni Y. Betaubun bersama Dekan FKIP Uncen Yan Dirk Wabiser disaksikan Plt Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Hiskia Rollo dan Rektor Uncen Oscar Oswald O. Wambrauw.

“Kita baru saja melakukan penandatanganan PKS antara BP YPK di tanah Papua dengan Universitas Cendrawasih dalam hal ini FKIP, sebagai langkah awal dari kesepakatan kita yang sudah dilakukan sebelumnya antara Sinode GKI di tanah Papua yang kemudian ditindaklanjuti oleh BP YPK,” kata Rektor Uncen Oscar Oswald Wambrauw .

Langkah-langkah selanjutnya dari proses ini yaitu pihaknya segera mempersiapkan proses akademiknya. Karena di tahapan ini memang harus masuk dalam lingkup akademi.

Yaitu mempersiapkan proses administrasi untuk kemudian para guru ini terdata berdasarkan data yang diberikan oleh BP YPK. Dan selanjutnya mulai dilakukan dengan proses administrasi akademik, untuk seterusnya mengikuti proses akademiknya.

“Ini merupakan satu bagian juga dari program yang selama ini kita jalankan dalam bentuk rekognisi. Jadi, program recognisi pembelajaran lampau atau RPL yang mana proses akademiknya itu dilakukan secara portofolio,” kata Wambrauw.

Portofolio itu hanya melaporkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh peserta didiknya, terutama terhadap mereka yang ditargetkan di sini adalah para  guru YPK.

Dikatakan, BP YPK di Tanah Papua mempersiapkan pesertanya untuk selanjutnya mengikutkannya dalam program RPL. Tentu dengan harapan proses ini bisa berjalan sesuai standar akademis yang dipersiapkan dalam aturan dalam RPL.

Mereka bisa menyelesaikan pendidikan sarjananya hanya satu tahun setengah melalui pola kerjasama ini, yang kemudian nanti dapat melanjutkan proses selanjutnya di masing-masing sekolah YPK yang ada di seluruh tanah Papua.

“Polanya bukan belajar mengajar, guru-guru ini kan sudah pengalaman mengajar, dan mendidik anak-anak, aktivitas semua yang dia lakukan itu yang dinilai,” katanya.

Bahkan mereka tidak lagi ke kampus. Sebaliknya, nanti dibentuk tim portofolio, dikirimkan dokumen-dokumen dan mereka mengisi apa yang dilakukan setiap hari.

“Dia berdiri mengajar, membuat materi mengajar, membina anak-anak, membawa anak-anak  bermain, mengurus anak-anak untuk membaca baru mereka dinilai, hanya tinggal tim yang turun ke kabupaten-kabupaten untuk melihat. Sudah selesai, itu yang dikonversi jadi nilai di kurikulum rekognisi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua BP YPK di Tanah Papua Joni Y. Betaubun  mengucapkan terima kasih kepada Rektor Uncen Oscar Oswald O. Wambrauw dan Dekan FKIP Yan Dirk Wabiser.

“Pada kesempatan ini, tentunya bahwa kelanjutan MoU sinode GKI di Tanah Papua, dengan Rektor Universitas Cendrawasih  tapi juga dilanjutkan dengan pertemuan BP YPK dan audiens dengan Rektor, Dekan FKIP dan pembantu Rektor,’ kata Betaubun.

Hingga akhirnya sama-sama menandatangani PKS, tentunya semua ini karena semangat dari Dekan FKIP untuk segera dilakukan teken kerjasama ini.

“Kami ingin sekali untuk memulai. Jadi mungkin kita mulai dari kota Jayapura, paling tidak ada satu ruang  kelas dengan dana hibah yang ada di PSW YPK kota Jayapura,” ujarnya.

Selain itu juga, Kabupaten Waropen, dan dimulai paling tidak sedikit-sedikit tapi sudah mulai jalan dari pada tidak sama sekali.

“Jadi, kelanjutan dari kerjasama ini untuk bagaimana memanusiakan ilmu pengetahuan kepada guru-guru YPK, baik tingkatan SMA, D1, D2 dan D3 untuk menuju ke jenjang S1,” tandasnya.

Sementara Wakil Sekertaris BP YPK, Yustus Pondayar mengatakan, langkah-langkah sudah dilakukan BP YPK di Tanah Papua, dengan menghubungi dan juga menyurati setiap kepala sekolah dan juga melalui PSW, agar guru-guru yang belum S1 baik tamatan SMA, D1, D2 dan D3 dapat dipercepat untuk menyelesaikan pendidikan S1-nya.

Dikatakannya, data sedang dihimpun dan kemudian pihaknya akan mengklasifikasi supaya ada prioritas-prioritas tertentu bagi guru-guru, dengan yang lebih diutamakan adalah mereka yang sudah sekian tahun mengabdi 20 dan 30 tahun.

“Dengan kerjasama ini, maka di tahun ajaran 2024-2025 kita akan memulai dengan beberapa wilayah tetapi, kami menunggu terkait estimasi biaya yang akan disampaikan dari FKIP,” akuinya.

Dalam hal ini, estimasi untuk membiayai peserta didik sampai dengan wisuda itu berapa besar yang harus dibutuhkan.

Kemudian pihaknya juga akan melihat kondisi keuangan BP YPK di Tanah Papua. Jadi, istilahnya mereka akan kuliah gratis, karena pengabdian mereka yang begitu besar bagi YPK di tanah Papua, maka ada kemudahan-kemudahan yang juga harus diberikan kepada guru-guru ini.

“Jadi, target kita semua guru YPK yang belum S1, semua akan kita selesaikan pendidikanya sampai habis,” tandasnya.

Sementara Dekan FKIP, Yan Dirk Wabiser menambahkan, Agustus mendatang sudah dilakukan proses pendaftaran, sesuai prosedurnya. Jika sudah terpenuhi maka akan langsung melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.

“Dengan kita menggunakan pendekatan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), misalkan selama ini mereka sudah menjadi guru, kita tinggal lihat bukti-bukti fisik apa yang mereka lakukan, maka kita kaitakan dengan mata kuliah,” tambahnya.

Dengan demikian mereka tidak kuliah lagi dan langsung diberikan nilai.

“Prinsipnya FKIP siap dukung BP YPK untuk melaksanakan kegiatan penting ini,” pungkasnya.

RLS

Exit mobile version