Koreri.com, Sorong – Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menyoroti belum adanya progres pembangunan kantor Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus mendapat tanggapan berbagai kalangan.
Berbagai serangan kritik, sorotan hingga dikecam berkinerja buruk kemudian ditujukan kepada Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad sebagai pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas kondisi ini.
Menanggapi balik serangan tersebut, Musa’ad kemudian membeberkan apa yang telah dilakukan pihaknya dalam mempersiapkan pembangunan itu.
“Ketika itu, semua Penjabat diundang ke Jayapura dan bertemu dengan Presiden,” urainya kepada awak media di Kota Sorong, PBD, Rabu (12/6/2024).
Presiden saat itu menyampaikan bahwa semua biaya untuk pembangunan kantor dianggarkan di APBN. Sementara tugas Pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan dengan clean and clear. Artinya lahan itu harus ada pelepasan adat dan sertifikatnya.
“Jujur saja dari empat DOB, yang pertama menyelesaikan lahan adalah Provinsi Papua Barat Daya. Karena sejak Desember 2023, secara resmi Kepala BPN menyerahkan sertifikat lahan pembangunan kantor Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Coba dicek di Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, siapa yang punya lahan yang sudah bersertifikat,” singgungnya.
Tugas selanjutnya, sambung Musa’ad, adalah membuat master plan pembangunan sentra pemerintahan Provinsi PBD.
“Master plan juga sudah kami selesaikan dan rapat kita dengan semua Gubernur dan Bupati disini kalau tidak salah bulan Januari. Kami juga sudah serahkan master plan kepada Kementerian PUPR melalui Balai yang ditunjuk untuk mengkoordinir disini,” sambungnya.
Tugas berikut, lanjut Musa’ad adalah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) dan AMDAL.
“Itupun sudah kami selesaikan,” tegasnya.
Bahkan pada saat kunjungan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ke Provinsi PBD Juli 2023 lalu, juga sudah dilakukan peletakkan batu pertama.
“Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa batu pertama yang diletakkan bapak Wapres itu hilang. Batu itu kita simpan dan amankan, bahkan tropolnya yang dipegang Wapres juga masih ada dan utuh,” cetusnya.
Dikatakan Musa’ad, dalam design nanti akan dibangun tugu atau monumen disitu. Dimana batu tersebut nanti akan diletakkan di tugu itu, sebagai tanda bahwa disinilah tempat diletakkan batu pertama oleh Wakil Presiden.
“Jadi batu itu kita amankan, karena kalau kita simpan disitu dikhawatirkan batu itu akan hilang karena pembangunannya masih belum jelas kapan bangunnya,” tegasnya.
Tugas lain dari Penjabat Gubernur, kata Musa’ad, adalah bagaimana memastikan situasi dan menata lingkungan di sekitar sentra perkantoran aman dan nyaman.
“Jangan sampai ada gep kantornya megah, tapi lingkungannya tidak bagus dan sebagainya. Itu yang disampaikan Presiden dan kita sudah tindak lanjuti, Kementerian PUPR bahkan sudah membentuk Satgas. Sudah lama sebenarnya kita bahas ini,” tandasnya.
RLS
