Koreri.com, Sorong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar rapat kerja (raker) tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024.
Raker berlangsung di Hotel Aston Sorong selama tiga hari, 8 – 10 Juli 2024.
Seusai menutup kegiatan, Ketua KPU PBD Andarias Daniel Kambu dalam pernyataannya menjelaskan kegiatan raker ini dilakukan selama 3 hari.
“Dan hari ini merupakan hari terakhir,” jelasnya kepada awak media, Rabu (10/7/2024).
Dalam giat tersebut, lanjut Andarias, pihaknya mengundang 6 KPU kabupaten/kota hadir sebagai peserta terdiri dari Ketua KPU masing-masing daerah.
Kemudian, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, serta Kasubag Teknis dan SDM serta Kasubag Parmas kabupaten/kota. Total 5 peserta yang diundang.
“Untuk narasumbernya, pertama dari KPU Papua Barat Daya yang membidangi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam hal ini Ibu Fatmawati,” rincinya.
Selanjutnya, dari Bawaslu PBD, KPU RI dan juga dari Pemprov PBD yang diwakili Kesbangpol setempat.
“Ini jadi tugas dan tanggung jawab kita sama-sama sebagai anak bangsa untuk melakukan sosialisasi yang baik kepada peserta pemiilih, dan juga sama-sama punya tugas untuk mengawal proses pelaksanaan tahapan Pilkada yang baik sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara secara transparan bisa berjalan dengan baik dan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses di Papua Barat Daya,” imbuh Andarias.
Adapun output dari kegiatan itu, rekan-rekan KPU kabupaten/kota bisa menyusun dan merencanakan pelaksanaan sosialisasi pendidikan ini kepada masyarakat di enam Kabupaten/kota.
Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan seluruh tahapan kemudian teknik penyelenggaraan tahapan Pilkada di daerah itu bisa disampaikan dengan baik dan menyeluruh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada sehingga bisa meminimalisir berbagai potensi dalam Pilkada
“Kita melihat bahwa suksesnya Pemilu ataupun Pilkada itu juga dapat ditentukan oleh bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat,” akuinya.
Andarias menambahkan, Pilkada ataupun Pemilu merupakan suatu produk yang harus dikemas secara baik dengan berbagai metode cara dan gaya setiap di wilayah kerja masing-masing.
Dengan begitu, masyarakat bisa memahami betul apa yang menjadi tugas, hak dan kewenangan mereka sebagai pemilih atau juga peserta Pemilu.
“Juga dapat mengurangi masalah-masalah ataupun gangguan hukum yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan,” pungkasnya.
ZAN
