Resmi Terdaftar di KPU Kota Ambon, Jantje Langsung Buat Janji Ini

Jantje Ami Daftar KPU Ambpn2

Koreri.com, Ambon – Jantje Wenno bersama pasangannya Syarif Bakri Asyathri sudah resmi mendaftar di KPU Kota Ambon.

Ia pun menyatakan siap bertarung di Pemilihan Wali Kota Ambon pada 27 November 2024.

Politisi Perindo ini bahkan langsung berjanji akan mengundurkan diri, jika dalam tiga tahun memimpin tidak ada perubahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tiga tahun memimpin, jika tidak ada perubahan saya siap mundur. Lebih baik mundur kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya masalah kemacetan, pasar Mardika, banjir dan lapangan kerja. Ini harus teratasi,” kata Jantje kepada sejumlah wartawan, Kamis (29/8/2024).

Ia berjanji tidak akan terlibat mengatur proyek demi mengejar Indeks profitabilitas (PI).

“Biarlah masing-masing OPD melaksanakan sesuai kewenangannya,” cetus dia.

Selain itu, Jantje bakal berkunjung ke setiap OPD tiga hari sekali untuk melihat kinerja dan pelayanannya baik dalam birokrasi maupun ke masyarakat.

“Saya akan berkantor di setiap OPD, saya ke Dinas Pendidikan minggu ini. Minggu depan ke Dinas Sosial, dan seterusnya. Termasuk Dinas Capil. Ini penting untuk menyaksikan langsung pelayanan mereka yang bersentuhan dengan masyarakat, bukan menunggu laporan dari mereka,” tegasnya.

Menurut Jantje, untuk menjadi Wali Kota Ambon itu gampang. Yang sulit, ketika sudah terpilih. Karena tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat, bila tidak, maka dianggap gagal.

“Butuh konsep bangun daerah dan sejahterakan masyarakat. Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka pemerintah bisa dinyatakan gagal. Percuma bicara kesejahteraan,” bebernya.

Konsep ini yang dipakainya, untuk menjadi motivasi maju dalam pertarungan merebut kursi Wali Kota Ambon di Pemilihan serentak pada 27 November mendatang.

Baginya, pelayanan dasar suatu daerah harus terpenuhi baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi masyarakat ditingkatkan.

“Saya tahu pergi dan saya tahu kembali. Visi misi jangan panjang. Karena itu tidak bisa direalisasikan. Kebanyakan kepala daerah seperti itu, selesai masa jabatan tidak mampu realisasikan,” pungkas Jantje.

TIM

Exit mobile version