Koreri.com, Sorong – Sejumlah elemen masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di masing-masing wilayah menjelang gelaran pesta demokrasi Pemilihan kepala daerah serentak November mendatang.
Diantaranya, Perkumpulan Lintas Suku Asli Papua, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) serta Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI).
Hal itu disampaikan dalam pertemuan terbatas antara sejumlah kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM di Papua Barat dan Papua Barat Daya termasuk organisasi kepemudaan di Kota Sorong, yang berlangsung di M Hotel Km 10, Sorong Utara, Sabtu (19/10/2024).
Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Ellyas Yumte, S.An mengajak semua pihak untuk menjaga situasi kamtibmas demi kepentingan bersama.
Ia mengakui telah menerima berbagai saran dan masukan dari kegiatan dimaksud.
“Maka kami dari Forum Lintas Suku Asli Papua sangat berharap agar kita semua menjaga situasi Kamtibmas, karena ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan,” imbuh Ellyas.
Ia juga mengimbau kepada warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks yang tengah beredar, mengingat pesta demokrasi akan segera digelar.
“Pada hari pencoblosan nanti, diharapkan tidak ada mobilisasi massa, dan setiap orang harus memilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing,” tambahnya.
Ketua Dewan Adat Moi Simson Suu, menekankan pentingnya pertemuan ini untuk menjaga sinergi dan kolaborasi antar suku di tanah Malamoi.
“Suku Moi sebagai tuan rumah menginginkan perdamaian dan keamanan di tanah ini. Kami tidak menginginkan konflik atau pertentangan, karena tanah Moi adalah tanah penuh berkat dan damai. Mari kita bergandengan tangan menghadapi Pilkada dengan memilih pemimpin sesuai hati nurani,” ajaknya.
Sementara itu, Muhammad Alwafi, Ph.D dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Lulusan S3 Bidang Analisis Strategi Keamanan dan Hubungan Internasional yang juga alumni Sespimmen Polri menilai bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan wilayah yang aman.
Dengan kata lain, bebas dari rasa takut terhadap kejahatan (free from fear of crime) maupun berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya.
Menurutnya, isu-isu hoax saat ini, terutama yang berkaitan dengan SARA, berpotensi mengganggu Kamtibmas jika dibiarkan. Keberagaman suku, ormas, tokoh agama, dan LSM harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan mencegah secara dini segala bentuk kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya sehingga tidak ada ruang terhadap tindak kejahatan (no room for crime).
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab nasional, tapi juga internasional. Kita berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Australia, sehingga isu-isu internasional juga harus diwaspadai, karena ada kepentingan asing yang dapat mengancam persatuan kita,” tegasnya.
Koordinator Wilayah Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Muhid Rumbalifar berharap kepada seluruh warga Papua Barat Daya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di provinsi yang belum lama terbentuk ini.
“Hindarilah berita-berita hoax dan jangan turut serta menyebarkan informasi tanpa memastikan sumbernya yang jelas,”pungkasnya.
RLS
