Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat mengingatkan eksekutif untuk mempercepat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Lantaran pihak legislatif telah menetapkan rancangan APBD TA 2025 di awal bulan Desember 2024. Meski termasuk terlambat sesuai ketentuan Pemerintah pusat, namun tidak ada kata terlambat untuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini didorong untuk meningkatkan penyerapan APBD di 2025 dari pada tahun sebelumnya.
Terkait kondisi ini, Ketua DPR PB Orgenes Wonggor kepada wartawan di Manokwari, Kamis (9/1/2025) mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat harus transparan menyampaikan hasil konsultasi APBD dengan Kementerian Dalam Negeri.
Pasalnya, pihak legislatif sempat menggelar hearing bersama TAPD pada awal tahun ini untuk mempertanyakan perkembangan hasil konsultasi evaluasi APBD tahun anggaran 2025 dengan Kemendagri namun belum juga kejelasan.
“Karena ada kabar bahwa pagu APBD Papua Barat 2025 sebesar Rp 3,5 triliun ada penambahan namun jawaban TAPD tidak ada penambahan,” ungkapnya.
Karena itu, Wonggor minta agar Pemda segera mempercepat DPA untuk dibagikan kepada setiap OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat agar program kerja segera dilaksanakan di awal 2025 ini.
Ditegaskannya, DPR PB telah menetapkan APBD di bulan akhir November atau awal Desember sehingga seharusnya hasil evaluasi dengan Kemendagri sudah selesai pada Januari 2025.
Dengan begitu, pembagian DPA dapat dilaksanakan pada pertengahan Januari atau awal februari, lalu eksen setiap OPD mulai Maret 2025.
“Walau pun kita (DPR PB) tetapkan APBD lebih cepat tetapi pembagian DPA tetap lambat. Kita harapkan DPA dibagikan pada akhir Januari atau awal Februari sehingga setidaknya OPD sudah eksen di bulan Maret atau April. Tapi pengalaman yang terjadi saat ini selalu menunggu sampai bulan Oktober atau November baru eksen, jadi pasti semua pekerjaan menumpuk di bulan Desember,” kritik Wonggor.
Orgenes pun pesimis kualitas pekerjaan kurang maksimal dan tidak mencapai target maka pasti berpengaruh pada minimnya serapan APBD.
Politisi Golkar ini berharap, Pemprov Papua Barat berinovasi agar di 2025 ini harus ada perubahan untuk meningkatkan penyerapan APBD.
“Karena dengan mencapai target maka pastinya pembangunan berjalan baik,” pungkasnya.
KENN
